Jakarta, MI - Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memunculkan tanda tanya baru.
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mempertanyakan mengapa Nanik S Deyang yang kini dilantik sebagai Kepala BGN belum tersentuh proses hukum maupun pemeriksaan oleh penyidik.
Mahfud menegaskan bahwa secara hukum, penyidikan kasus dugaan korupsi MBG seharusnya dilakukan hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Menurutnya, setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara harus diperiksa demi mengungkap fakta secara menyeluruh.
"Kalau secara hukum sih, harus disidik sampai tuntas. Hukum apa pun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan pilih-pilih ini saja," kata Mahfud dikutip dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official, Rabu (10/6/2026).
Ia mengakui ada kemungkinan penyidik belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk memeriksa Nanik. Namun, Mahfud juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang tidak diketahui publik.
"Mungkin satu dugaannya belum terlalu kuat sehingga yang kuat-kuat dulu diperiksa. Atau mungkin ada faktor lain yang tidak kita ketahui. Titipan atau apa, bisa saja ditunda dulu," ujarnya.
Pernyataan itu disusul kritik keras terhadap praktik penegakan hukum yang dinilainya masih menyisakan kesan tebang pilih.
"Hukum di Indonesia sekarang masih terasa tebang pilih seperti itu," tegasnya.
Mahfud menilai publik berhak memperoleh penjelasan dari Kejaksaan Agung mengenai alasan tidak diperiksanya Nanik di tengah bergulirnya kasus korupsi MBG.
Menurutnya, keterbukaan justru dapat menghilangkan spekulasi dan bahkan bisa menguntungkan pihak yang bersangkutan apabila memang tidak terlibat.
"Mestinya dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Ibu Nanik tidak diperiksa. Bisa saja karena dia baru masuk sehingga justru setelah dia ada di situ kasusnya terungkap. Tetapi bisa juga dia ikut di situ dan ada yang menyelamatkan. Itu yang harus dijelaskan," kata Mahfud.
Ia menegaskan Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membuka seluruh fakta kepada masyarakat.
Sorotan Mahfud tidak berhenti pada sosok Nanik. Ia juga menilai dugaan korupsi MBG merupakan persoalan besar karena melibatkan jaringan yang luas dan anggaran negara yang sangat besar.
"Karena ini jaringannya banyak sekali," ujarnya.
Sejak awal, Mahfud mengaku telah berulang kali mengingatkan potensi korupsi dalam program MBG. Menurutnya, tata kelola program tersebut sejak awal tidak dibangun dengan prinsip akuntabilitas yang kuat.
Ia menyoroti tidak adanya standar nasional yang jelas, lemahnya pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang dinilai kabur.
"Pengelolaan awut-awutan sejak awal. Barang diberikan sembarangan, tidak ada standar nasional yang jelas. Anggarannya juga tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya," katanya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tidak menolak program MBG. Ia bahkan menyebut program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun persoalannya, kata dia, tata kelola yang buruk justru membuka ruang korupsi dalam skala besar.
"MBG itu program bagus, rakyat senang. Tetapi kalau korupsinya lebih besar daripada manfaat yang diterima, maka tata kelolanya harus diubah. Cara-cara koruptif itu sudah terlihat sejak awal bagi orang yang memahami pola korupsi," pungkasnya.
Pernyataan Mahfud menambah tekanan publik terhadap Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan korupsi MBG tanpa pengecualian.
Di tengah pergantian pucuk pimpinan BGN, pertanyaan mengenai posisi dan peran Nanik S Deyang kini menjadi salah satu sorotan utama yang menuntut jawaban terbuka dari aparat penegak hukum.
