Jakarta, MI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, ternyata belum berhenti di lingkaran pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membidik lembaga yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas keuangan negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebanyak lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPK diamankan KPK dalam operasi lanjutan yang merupakan pengembangan dari OTT di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penangkapan ini memunculkan dugaan serius bahwa hasil pemeriksaan keuangan daerah diduga bisa dipengaruhi melalui praktik suap.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada sejumlah pihak di BPK.
"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut," kata Budi kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, dugaan suap itu berkaitan dengan temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan barang di lingkungan Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan Smart TV yang sebelumnya menjadi sorotan dalam proses pemeriksaan.
Kasus ini menimbulkan ironi. BPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang bertugas mengaudit penggunaan uang negara dan mengungkap potensi penyimpangan.
Namun dalam perkara ini, justru muncul dugaan bahwa oknum auditor atau pejabat pemeriksa menerima imbalan untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan.
"Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Budi.
Dengan penangkapan terbaru tersebut, jumlah pihak yang diamankan KPK dalam rangkaian perkara Muara Enim bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya, enam orang telah diamankan dalam OTT yang berujung pada penetapan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka.
"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini," kata Budi.
"Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," lanjutnya.
Saat ini, kelima ASN BPK tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah itu juga telah meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.
"Siang tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," ujar Budi.
KPK memastikan akan segera menetapkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam dugaan suap yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan oknum di BPK tersebut.
"Selanjutnya penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan," tegasnya.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas sistem pengawasan keuangan negara. Jika dugaan suap terhadap pemeriksa keuangan terbukti, maka bukan hanya uang negara yang terancam, tetapi juga integritas lembaga yang selama ini menjadi benteng terakhir pengawasan anggaran publik.
