Jakarta, MI - Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai bukan sekadar persoalan penyimpangan anggaran.
Mantan Direktur E BAIS TNI, Brigjen TNI (Purn) Purnomo, menilai perkara tersebut menjadi momentum pembuktian keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan pemerintahan dari pihak-pihak yang diduga merusak program strategis nasional dari dalam.
Menurut Purnomo, langkah tegas yang diambil Prabowo terhadap jajaran BGN menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Beberapa hari ini kita melihat gebrakan Presiden Prabowo dalam penertiban hukum yang menyangkut mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan pihak-pihak yang terlibat. Ini uang pemerintah, uang rakyat. Proses hukum harus berjalan sampai tuntas," ujar Purnomo kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Purnomo menilai dugaan korupsi di tubuh BGN telah mencederai semangat program yang sejatinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Karena itu, pencopotan pejabat yang diduga terlibat serta proses hukum yang sedang berjalan dianggap sebagai langkah yang tepat dan tidak bisa ditawar.
Lebih jauh, Purnomo melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut adanya indikasi "kuda Troya" peninggalan era pemerintahan sebelumnya yang diduga menghambat bahkan merusak program prioritas Presiden Prabowo.
"Ada indikasi pihak-pihak yang justru merusak program Presiden. Karena itu Presiden mengambil tindakan tegas dan hukum harus berjalan," katanya.
Di tengah kasus yang mengguncang BGN tersebut, Presiden Prabowo diketahui telah melakukan pergantian pimpinan lembaga dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Pergantian dilakukan setelah evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola lembaga tersebut.
Purnomo juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, sinkronisasi antara BGN dan Koperasi Merah Putih harus diperkuat agar program berjalan efektif dan tidak menjadi celah bagi praktik penyimpangan.
"Sinkronisasi BGN dengan Koperasi Merah Putih harus diperkuat. Pengawasan sampai ke dapur-dapur pelaksana program perlu dilakukan agar tujuan program benar-benar tercapai," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan amanat konstitusi, khususnya terkait upaya mewujudkan kesejahteraan umum.
Karena itu, tindakan tegas terhadap pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan dinilai menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi korupsi, terutama dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan Program MBG.
Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
Purnomo berharap proses hukum berjalan secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Menurutnya, pengungkapan kasus secara terang-benderang menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
"Rakyat berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai program yang niatnya baik untuk rakyat justru dirusak oleh oknum yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi," tegasnya.
