-(foto%3A-ist).webp&w=3840&q=75)
Jakarta, MI - Lembaga yang selama ini bertugas mengawasi penggunaan uang negara justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap audit di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kelima ASN tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Penindakan ini menjadi babak baru dalam pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Edison.
“Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Tak berhenti pada penangkapan, KPK juga telah menggelar perkara dan memutuskan menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
“Siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” ujar Budi.
Dengan naiknya status perkara ke penyidikan, KPK segera menetapkan pihak-pihak yang akan menyandang status tersangka. Dugaan sementara mengarah pada praktik suap yang melibatkan pejabat Pemkab Muara Enim dan oknum auditor BPK.
Menurut KPK, operasi penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, baik di Jakarta maupun Sumatera Selatan. Sebagian pihak telah diamankan sejak Selasa (9/6), sebelum kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Kasus ini diduga berakar dari upaya menutupi temuan audit BPK terkait pengadaan barang di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengadaan smart board atau smart TV yang diduga bermasalah.
“Sejauh ini berkaitan dengan untuk menutup temuan-temuan BPK terkait pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut,” ungkap Budi.
KPK menduga terdapat aliran suap dari pihak Pemkab Muara Enim kepada oknum di BPK agar hasil pemeriksaan tidak mengungkap secara utuh berbagai temuan dalam proyek pengadaan tersebut.
Terungkapnya kasus ini menjadi ironi tersendiri. BPK selama ini dikenal sebagai benteng terakhir pengawasan keuangan negara.
Namun, dugaan keterlibatan oknum internal dalam praktik suap audit menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses pemeriksaan yang seharusnya menjadi instrumen utama pencegahan korupsi.
Kini, publik menunggu langkah lanjutan KPK, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan konstruksi perkara secara lengkap. Sebab, jika dugaan ini terbukti, yang tercoreng bukan hanya sebuah proyek pengadaan, melainkan juga kepercayaan terhadap lembaga pengawas keuangan negara itu sendiri.
