Jakarta, MI – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim kini merembet hingga ke lembaga yang selama ini bertugas mengawasi penggunaan uang negara.
Dalam perkembangan terbaru, KPK menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama seorang pihak swasta terkait dugaan suap untuk menutupi temuan audit proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Kedua tersangka yang ditahan adalah Titin, ASN BPK, serta Angga dari pihak swasta. Keduanya terlihat mengenakan rompi tahanan oranye saat digiring menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Penahanan ini mempertegas dugaan bahwa praktik korupsi dalam proyek pengadaan di Muara Enim tidak hanya melibatkan pejabat daerah dan rekanan, tetapi juga diduga menyeret pihak yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan OTT tersebut merupakan pengembangan dari perkara suap yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.
Dugaan suap disebut berkaitan dengan upaya menutup temuan audit BPK atas sejumlah proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim, termasuk proyek pengadaan smart board atau smart TV.
"Sejauh ini berkaitan dengan untuk menutup temuan-temuan BPK terkait pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut," ujar Budi.
KPK menduga terdapat aliran dana suap dari pihak Pemkab Muara Enim kepada oknum di lingkungan BPK agar temuan audit tidak berkembang menjadi persoalan hukum atau administrasi yang lebih serius. Namun hingga kini, penyidik belum mengungkap nilai uang yang diduga mengalir dalam transaksi tersebut.
Dalam operasi terbaru ini, total 11 orang diamankan. Lima di antaranya merupakan ASN BPK yang diamankan sebagai pihak baru dalam pengembangan kasus.
"Total ada 11 orang yang diamankan. Enam orang diamankan dalam OTT sebelumnya, kemudian lima orang lainnya merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi.
Kasus ini menambah daftar panjang ironi dalam pemberantasan korupsi. Lembaga yang semestinya menjadi garda depan pengawasan keuangan negara justru diduga ikut bermain dalam praktik yang seharusnya mereka awasi.
Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menahan empat tersangka dalam perkara suap proyek pengadaan di Muara Enim, yakni Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan bupati Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
Dengan bertambahnya pihak yang ditahan, KPK diperkirakan akan menelusuri lebih jauh kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan adanya jaringan pengamanan temuan audit yang melibatkan oknum pengawas keuangan negara.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas sistem pengawasan yang selama ini menjadi benteng terakhir pencegahan korupsi di daerah.
