Jakarta, MI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia justru menghadapi persoalan serius.
Pemerintah menemukan lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga tidak sesuai perencanaan, sehingga berpotensi membebani keuangan negara hingga Rp1 triliun setiap bulan.
Temuan tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pangan. Menurutnya, jumlah titik SPPG yang semula dirancang sebanyak 21 ribu unit kini melonjak menjadi 27.877 titik.
Kenaikan sebanyak 6.877 titik itu diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik SPPG yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
"Misalnya terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21 ribu titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik," ujar Zulkifli Hasan dikutip Jumat (12/6/2026).
Yang lebih mengejutkan, pembengkakan terbesar justru terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menjadi prioritas program MBG.
Data pemerintah menunjukkan jumlah titik SPPG di daerah 3T semestinya hanya sekitar 2.000 unit. Namun dalam perkembangannya, angka tersebut melonjak menjadi 8.617 titik.
Dari jumlah itu, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai proses verifikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Zulkifli memperkirakan tambahan ribuan titik SPPG itu berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran mencapai Rp1 triliun setiap bulan. Jika dibiarkan berlangsung selama setahun, negara diperkirakan harus menanggung beban tambahan hingga Rp12 triliun.
"Kalau ada penambahan 6.877 titik, dengan biaya sekitar Rp6 juta per hari, maka pengeluaran tambahan mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan. Ini pemborosan yang harus segera ditata," tegasnya.
Selain persoalan pembengkakan titik dapur, pemerintah juga menemukan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat MBG. Sejumlah sekolah elite yang dinilai tidak membutuhkan bantuan makan bergizi justru sudah menikmati program tersebut. Sebaliknya, banyak sekolah di wilayah 3T yang seharusnya menjadi prioritas masih belum tersentuh.
Pemerintah pun berencana melakukan refocusing atau penataan ulang distribusi penerima manfaat agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
"Yang memerlukan belum dapat, tetapi yang tidak perlu justru mendapat. Ini akan ditata kembali karena fokus kita adalah daerah 3T yang masih tertinggal," kata Zulkifli.
Di sisi lain, kualitas operasional dapur MBG juga menjadi sorotan. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap persoalan keamanan pangan setelah muncul sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut.
"Walaupun hanya satu kasus, tidak boleh ada lagi yang keracunan. Kita zero tolerance terhadap keamanan pangan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pemerintah tengah menginventarisasi seluruh titik SPPG yang membengkak. Ia membuka kemungkinan penutupan sejumlah dapur MBG apabila terbukti tidak sesuai prosedur, meski keputusan final masih menunggu hasil evaluasi lapangan.
"Semua harus sesuai SOP, standar, dan prosedur. Yang sedang dilakukan sekarang adalah penataan dan inventarisasi," kata Prasetyo.
Terkait mencuatnya sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai pemilik SPPG, Prasetyo menegaskan persoalan utama bukan terletak pada siapa pemiliknya, melainkan apakah pengelolaannya telah sesuai aturan atau tidak.
Menurutnya, tidak ada instruksi dari partai politik mana pun, termasuk Partai Gerindra, agar kadernya memiliki dapur MBG. Jika ada individu yang terlibat, hal tersebut merupakan urusan pribadi dan tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.
Temuan pembengkakan ribuan titik SPPG ini menambah daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG.
Di tengah ambisi besar pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat, muncul kekhawatiran bahwa lemahnya pengawasan justru membuka ruang bagi praktik perburuan anggaran yang berpotensi menggerus dana negara dalam jumlah fantastis.
