Jakarta, MI – Penyidikan kasus dugaan suap pengondisian opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim mulai membuka jejaring yang lebih luas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta bahwa tersangka pihak swasta, Augusz Dewanggara alias Angga (AGG), pernah menjadi staf ahli Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, saat masih menjabat di DPR RI.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya relasi dan pengaruh yang digunakan dalam praktik jual beli hasil audit yang kini sedang dibongkar KPK.
AGG sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025. KPK menegaskan bahwa hubungan AGG dengan pejabat di lingkungan BPK menjadi salah satu fokus pendalaman penyidikan.
"Kalau kita lihat benang merahnya mungkin ya ini ke mana, apakah nanti ada atas lagi atau ke pusat seperti apa. Mungkin rekan-rekan sudah sama-sama ketahui juga bahwa AGG ini memang dulunya tercatat sebagai staf ahli di DPR untuk pejabat di BPK," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dikutip Minggu (14/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidik tidak hanya berhenti pada operasi tangkap tangan dan para pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor yang lebih besar di balik skandal pengondisian audit tersebut.
KPK bahkan secara terbuka mengakui masih menelusuri apakah hubungan AGG dengan pejabat BPK berlanjut setelah yang bersangkutan menduduki jabatan strategis sebagai anggota BPK RI.
"Kemudian apakah setelah pejabat yang bersangkutan di BPK itu tetap ini dipakai, nah itu juga menjadi fokus penyidikan berikutnya," ujar Taufik.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyidik sedang mengurai mata rantai dugaan korupsi yang diduga tidak berdiri sendiri. KPK kini menelusuri ke mana saja aliran dana suap mengalir, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pihak-pihak yang memiliki posisi lebih tinggi.
Kasus ini sendiri bermula ketika tim auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan menemukan sejumlah temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut disebut melebihi batas materialitas dan berpotensi memengaruhi hasil audit.
Alih-alih ditindaklanjuti sesuai mekanisme, temuan audit itu diduga justru diurus melalui jalur belakang. Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengamankan hasil audit melalui AGG.
Dalam prosesnya, terjadi negosiasi biaya pengondisian audit yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Angka tersebut disebut berasal dari persentase tertentu atas pagu proyek infrastruktur dan pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.
KPK menduga AGG kemudian berperan sebagai penghubung sekaligus koordinator untuk mengatur pengondisian hasil audit dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Pengendali Teknis BPK Sumsel, Titin Rita Lestari.
Penyidik juga menemukan dugaan aliran uang ratusan juta rupiah yang mengalir kepada sejumlah pihak. Dari total Rp500 juta yang telah disiapkan, sebagian diduga disalurkan kepada AGG dan pihak perantara, sementara sisanya mengalir ke Sumatera Selatan. Selain itu, AGG juga diduga telah lebih dahulu menerima uang sebesar Rp50 juta.
Terungkapnya hubungan AGG dengan Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik. Sebab, skandal ini tidak lagi sekadar menyangkut suap pengondisian audit di daerah, tetapi berpotensi menyeret pertanyaan mengenai ada atau tidaknya keterhubungan dengan lingkar kekuasaan yang lebih tinggi di institusi pemeriksa keuangan negara.
KPK menegaskan seluruh dugaan aliran dana dan peran para pihak akan terus dikembangkan dalam proses penyidikan. Publik kini menanti sejauh mana pengusutan kasus ini mampu membongkar aktor-aktor yang selama ini diduga bermain di balik layar praktik jual beli opini audit negara.
