Jakarta, MI – Fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan usai munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memantik perhatian serius Komisi X DPR RI.
Gelombang pengunduran diri tersebut dinilai menjadi sinyal adanya persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran pendidikan yang tidak boleh diabaikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menegaskan bahwa temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan agar proses pengawasan dan penegakan akuntabilitas tidak berubah menjadi tekanan yang justru mengganggu jalannya pelayanan pendidikan di sekolah.
Menurutnya, pemerintah harus melihat fenomena mundurnya para kepala sekolah secara lebih komprehensif. Banyaknya pejabat sekolah yang memilih meninggalkan jabatannya menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar daripada sekadar kesalahan administrasi.
"Perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," ujar Lalu, Minggu (14/6/2026).
Komisi X DPR pun mendesak pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.
Langkah tersebut diperlukan guna mengungkap penyebab utama yang membuat ratusan kepala sekolah memilih mundur secara bersamaan.
DPR menilai fenomena ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan individu, melainkan sebagai alarm bagi sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang selama ini berjalan.
Jika akar persoalannya tidak segera ditemukan, dikhawatirkan akan muncul ketakutan di kalangan kepala sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan.
Selain evaluasi menyeluruh, Komisi X juga mendorong penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah.
Dengan demikian, kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa kehilangan fokus utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Gelombang pengunduran diri kepala sekolah di Sulawesi Selatan kini menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengawasan anggaran pendidikan berjalan efektif tanpa menciptakan ketidakpastian yang berujung pada terganggunya pelayanan bagi siswa.
