Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis dan terstruktur di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Skandal yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison itu dinilai menunjukkan bagaimana sebuah proyek pemerintah dapat "dikunci" sejak tahap perencanaan hingga akhirnya diduga diamankan melalui rekayasa hasil audit.
KPK menyebut kasus ini sebagai gambaran korupsi yang berjalan nyaris sempurna dari hulu hingga hilir. Bukan hanya terjadi saat proyek dilaksanakan, tetapi telah dirancang sejak awal melalui praktik "ijon proyek", lalu ditutup dengan dugaan suap terhadap auditor negara agar penyimpangan tidak terungkap.
“Korupsi kembali terjadi pada ujung rantai prosesnya untuk menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (15/6/2026).
Menurut KPK, proyek pengadaan smart board di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim diduga sudah dikondisikan jauh sebelum tender berjalan. Perusahaan penyedia disebut memberikan "uang tanam" kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk investasi politik untuk memastikan proyek jatuh ke tangan mereka.
Praktik ini dinilai menjadi akar persoalan yang merusak seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Ketika proyek telah dikunci sejak awal, proses pengadaan kehilangan prinsip persaingan yang sehat dan berubah menjadi arena pembagian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
“Praktik ijon proyek seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek,” ujar Budi.
Akibatnya, penyimpangan diduga menjalar ke berbagai tahapan. Pada proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai proyek diduga dimark-up. Saat pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi dan kualitas barang disebut mengalami pemangkasan. Sementara pada tahap pertanggungjawaban, dokumen administrasi dan laporan keuangan diduga direkayasa agar proyek terlihat sah dan sesuai aturan.
Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan korupsi tidak berhenti di situ. KPK menemukan indikasi adanya upaya mengondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghapus atau mengurangi temuan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem pengawasan keuangan negara. Sebab, ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas justru diduga ikut terseret dalam praktik suap, maka benteng terakhir pengawasan anggaran publik terancam runtuh.
KPK menilai dua operasi tangkap tangan yang dilakukan dalam kasus ini berhasil membongkar mata rantai korupsi secara utuh. Mulai dari pengaturan proyek, penggelembungan anggaran, pengurangan kualitas pekerjaan, hingga dugaan pembelian hasil audit.
"Ini bukan sekadar kasus suap biasa. Ini adalah potret bagaimana uang rakyat diduga dijarah secara sistematis dari meja perencanaan hingga meja pemeriksaan," ujar seorang sumber penegak hukum yang mengikuti perkembangan perkara tersebut.
Dalam perkara ini, Edison telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi sekaligus, yakni dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan barang serta dugaan suap terkait temuan audit BPK.
Selain Edison, KPK juga menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika sebagai tersangka.
Skandal Muara Enim menjadi alarm keras bahwa korupsi tidak lagi berdiri sendiri sebagai tindakan individu, melainkan dapat berubah menjadi jaringan kepentingan yang melibatkan penyelenggara negara, pelaku usaha, hingga aparat pengawas. Jika terbukti di pengadilan, kasus ini akan menjadi salah satu contoh paling telanjang tentang bagaimana proyek pemerintah dikondisikan sejak awal dan kemudian dilindungi melalui manipulasi sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penyelamatan uang negara.
