Jakarta, MI - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap ketidakjelasan pengelolaan dana iuran BPJS Kesehatan senilai Rp31,61 triliun memicu gelombang desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
Nilai fantastis tersebut dinilai terlalu besar untuk sekadar dianggap sebagai persoalan administratif atau kelemahan tata kelola data.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyelidikan guna mengusut kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa temuan BPK harus diperlakukan sebagai alarm serius yang berpotensi mengarah pada dugaan kerugian negara.
“MAKI meminta KPK dan Kejagung melakukan penyelidikan atas temuan BPK tersebut. Dana yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kejelasan,” tegas Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Senin (15/6/2026).
Desakan itu muncul setelah BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 mengungkap pendapatan iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dari badan usaha dan penyelenggara negara sebesar Rp31,61 triliun tidak didukung data yang memadai.
Lebih mengejutkan lagi, BPK menyatakan pendapatan iuran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Akibatnya, kewajaran penyajian angka tersebut dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan juga tidak dapat dipastikan.
Temuan ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut dana publik yang berasal dari iuran masyarakat dan kontribusi negara. Ketika dana sebesar Rp31,61 triliun tidak dapat diverifikasi secara memadai, pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaannya menjadi tidak terhindarkan.
BPK juga menemukan carut-marut data kepesertaan BPJS Kesehatan. Mulai dari peserta ganda, data yang tidak sinkron dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga peserta yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat aktif dalam sistem.
Kekacauan data tersebut berdampak langsung pada penggunaan anggaran negara. Pada segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPK menemukan kelebihan penerimaan iuran sebesar Rp624,24 miliar serta potensi tambahan kelebihan penerimaan mencapai Rp1,87 triliun akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.
Ironisnya, sejumlah individu yang seharusnya tidak lagi berhak menerima bantuan masih tercatat sebagai peserta PBI dan terus memperoleh subsidi yang bersumber dari uang rakyat.
Tak berhenti di situ, BPK juga menemukan pembayaran klaim JKN kepada peserta yang telah meninggal dunia, peserta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, hingga peserta dengan data ganda.
Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran klaim sebesar Rp390,84 miliar dengan potensi tambahan kelebihan pembayaran mencapai Rp259,90 miliar. Temuan tersebut memperlihatkan adanya celah pengawasan yang serius dalam pengelolaan dana program kesehatan terbesar di Indonesia.
Rangkaian temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana dana puluhan triliun rupiah dapat dikelola dengan data yang tidak valid dan pengawasan yang begitu lemah? Di saat jutaan masyarakat bergantung pada layanan JKN, dugaan kebocoran anggaran justru muncul dari sistem yang seharusnya menjadi benteng perlindungan kesehatan rakyat.
BPK memang telah meminta Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari validasi data kepesertaan, integrasi NIK sebagai identitas tunggal, hingga penagihan kembali klaim yang tidak semestinya dibayarkan.
Namun bagi MAKI, langkah administratif semata tidak cukup untuk menjawab kegelisahan publik. Dengan dana yang nilainya mencapai Rp31,61 triliun dan indikasi salah bayar hingga ratusan miliar rupiah, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kelalaian sistemik, atau bahkan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Temuan BPK ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas dan transparansi BPJS Kesehatan. Ketika lebih dari Rp31 triliun dana iuran dinyatakan tidak dapat diyakini kebenarannya, publik berhak menuntut penjelasan yang terang, audit yang menyeluruh, serta penegakan hukum tanpa kompromi apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
