Jakarta, MI – Penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus merembet ke berbagai pihak.
Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan, Riyan Dediano (RYD), sebagai saksi dalam perkara yang telah menyeret puluhan tersangka tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6). Selain Riyan, penyidik juga memanggil seorang pihak swasta berinisial WPW untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama.
Berdasarkan catatan kehadiran KPK, Riyan memenuhi panggilan penyidik dengan hadir di Gedung Merah Putih pada pukul 09.46 WIB. Sementara hingga siang hari belum diketahui apakah WPW turut memenuhi panggilan tersebut.
Pemeriksaan terhadap politisi partai berlambang banteng itu menambah daftar panjang pihak yang dimintai keterangan dalam skandal korupsi perkeretaapian yang disebut sebagai salah satu kasus terbesar di sektor transportasi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, pada Senin (15/6), KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Len Railway Systems, Agung Darmawan. Dua hari kemudian, penyidik juga memanggil Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan periode 2020–2023, Dandun Prakosa, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta, Ferry Septha Indrianto.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada April 2023.
Dari pengembangan penyidikan, KPK menemukan dugaan praktik suap yang tidak hanya terjadi di satu proyek, melainkan menjalar ke berbagai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di sejumlah daerah.
Hingga Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Tak hanya individu, dua perusahaan juga telah dijerat sebagai tersangka korporasi.
Perkara tersebut mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api Makassar, sejumlah proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Penyidik menduga para pelaku melakukan pengaturan pemenang proyek dengan merekayasa proses pengadaan sejak tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender.
Modus tersebut diduga membuka ruang bagi praktik suap dan pembagian proyek yang merugikan keuangan negara serta menggerus integritas sistem pengadaan pemerintah.
Masuknya nama politisi dalam pusaran penyidikan terbaru memperlihatkan bahwa KPK masih terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan dugaan korupsi proyek perkeretaapian yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
