Jakarta, MI – Sidang perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali memunculkan polemik mengenai dugaan aliran dana Rp21 miliar yang tercatat dalam kode pembayaran BC1.
Namun di tengah derasnya sorotan publik, sejumlah pihak mengingatkan bahwa identitas penerima akhir uang tersebut hingga kini masih belum terbukti secara utuh di persidangan.
Perdebatan mencuat setelah persidangan pada 12 Juni 2026 menghadirkan pemilik Blueray Cargo, John Field, yang membenarkan adanya kode BC1, BC2, dan BC3 dalam catatan pembayaran.
Dalam konstruksi perkara yang dibacakan jaksa, BC1 dikaitkan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai pembayaran Rp3 miliar per bulan selama tujuh bulan atau total Rp21 miliar.
Meski demikian, Spesialis Analisis Kontra Intelijen R. Gautama Wiranegara menilai publik tidak boleh terburu-buru menyamakan keberadaan kode pembayaran dengan bukti penerimaan uang.
Menurut Gautama, fakta yang terungkap dalam sidang justru menunjukkan masih adanya mata rantai pembuktian yang belum tersambung. Ia merujuk pada persidangan sebelumnya, 20 Mei 2026, ketika Orlando Hamonangan yang disebut berperan sebagai perantara mengaku tidak mengetahui siapa penerima akhir dari kode 1.
"Justru di situlah letak pertanyaan hukumnya. Jika penerima akhir kode 1 tidak diketahui, sementara amplop kode 1 disebut berada pada Rizal, maka masih ada mata rantai yang harus dibuktikan," kata Gautama dikutip Sabtu (20/6/2026).
Ia menegaskan bahwa kode pembayaran, penguasaan fisik uang, dan penerimaan akhir merupakan tiga hal yang berbeda dalam perspektif hukum. Ketiganya tidak bisa otomatis dianggap identik hanya karena muncul dalam satu rangkaian perkara.
Gautama juga menyoroti keterangan John Field dalam persidangan 12 Juni. Menurutnya, John tidak pernah menyatakan melihat langsung uang tersebut diterima oleh pihak yang dikaitkan dengan kode BC1.
Keyakinan bahwa dana sampai kepada pihak tertentu, kata Gautama, hanya didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Orlando sebagai perantara.
"Ini penting. Keterangan berbasis keyakinan terhadap perantara tetap memiliki nilai pembuktian, tetapi belum menutup kebutuhan akan alat bukti lain yang menunjukkan siapa penerima akhirnya," ujarnya.
Karena itu, ia menilai fokus pembuktian seharusnya tidak berhenti pada besarnya nominal maupun keberadaan kode pembayaran. Penyidik dan penuntut, kata dia, perlu memastikan apakah uang tersebut benar-benar diteruskan, diterima, diketahui, atau bahkan dinikmati oleh pihak yang disebut dalam konstruksi perkara.
Sejumlah pertanyaan mendasar, lanjut Gautama, masih menunggu jawaban. Mulai dari apakah Rizal meneruskan amplop berkode 1 kepada pihak lain, siapa yang menyaksikan penyerahan akhir, adakah komunikasi yang menunjukkan persetujuan penerima, hingga apakah terdapat aliran dana atau manfaat yang bisa ditelusuri secara konkret.
"Kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, maka publik perlu memahami bahwa proses pembuktian masih berjalan. Kode tidak otomatis sama dengan penerimaan," tegasnya.
Gautama mengingatkan bahwa perkara yang melibatkan nama besar dan angka fantastis sering kali memicu penghakiman publik lebih cepat daripada proses hukum.
Padahal, inti pembuktian dalam perkara suap bukan pada siapa yang paling sering disebut, melainkan siapa yang benar-benar menerima dan menikmati manfaat dari pemberian tersebut.
"Yang harus dicari bukan siapa yang paling sering disebut, tetapi siapa yang benar-benar menerima, mengetahui, menyetujui, dan menikmati manfaat dari pemberian tersebut," pungkasnya.
