Jakarta, MI – Pemeriksaan maraton terhadap mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, selama lebih dari sembilan jam di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kamis (18/6/2026), memunculkan babak baru dalam penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai diperiksa, Sony langsung digiring menuju mobil tahanan sekitar pukul 19.12 WIB. Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya status hukumnya, melainkan sejumlah informasi yang disebut diungkap Sony kepada penyidik, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang masih berada di lingkaran kekuasaan BGN.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan penyidik mengonfirmasi berbagai data terkait permintaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya disebut-sebut menjadi rebutan sejumlah pihak.
“Jadi tadi penyidik mengkonfirmasi data-data permintaan titik (SPPG) yang kemarin nama-nama itu,” kata Krisna kepada wartawan di Gedung Jampidsus Kejagung dikutip Sabtu (20/6/2026).
Menurut Krisna, penyidik juga memperlihatkan telepon genggam milik Sony yang berisi daftar 26 nama yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Dari daftar itu, jaksa mendalami siapa saja yang meminta jatah titik SPPG dan lokasi titik yang dimaksud.
Daftar nama tersebut belakangan ramai beredar di media sosial. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah sosok berinisial NSD.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai identitas NSD, Krisna tidak membantah bahwa inisial tersebut merujuk kepada Kepala BGN saat ini, Nanik S. Deyang.
Lebih jauh, Krisna mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, Sony menjelaskan adanya yayasan yang disebut mengalami pergantian nama hingga tiga kali. Yayasan tersebut dikaitkan dengan kepemilikan sejumlah titik SPPG.
“Yayasan ini namanya diubah lagi dengan namanya ini, diubah lagi dengan namanya ini. Jadi tiga kali mengubah. Nah, titik-titik itu, menurut penjelasan Pak Sony tadi dalam pemeriksaan, itu adalah titik-titik yang dimiliki NSD,” ujar Krisna.
Pernyataan tersebut berpotensi memperluas spektrum penyidikan, mengingat dugaan penguasaan titik SPPG oleh pihak yang memiliki posisi strategis di BGN dapat memunculkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun demikian, tudingan tersebut bukan tanpa bantahan. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 7 Juni 2026, Nanik S. Deyang telah menepis tuduhan bahwa dirinya memiliki keterkaitan dengan yayasan-yayasan pengelola SPPG.
“Apa kaitannya yayasan ini dengan saya? Silakan cek PPATK apakah ada aliran uang dari yayasan ini kepada saya,” kata Nanik saat itu.
Hingga berita ini diturunkan, Nanik belum memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan Sony yang kembali menyeret namanya dalam perkara tersebut.
Di tengah semakin banyaknya nama yang muncul dalam penyidikan, publik kini menunggu apakah Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti pengakuan Sony dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut menguasai atau meminta jatah titik SPPG.
Sebab, jika dugaan tersebut terbukti, kasus MBG tidak lagi sekadar persoalan pengadaan, melainkan menyangkut dugaan perebutan akses dan penguasaan proyek di balik program yang seharusnya ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat.
