Jakarta, MI – Kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kian menguat.
Bukan semata karena adanya tersangka, melainkan karena penyidikan dinilai belum menyentuh aktor-aktor besar yang diduga menikmati praktik lancung di sektor impor selama bertahun-tahun.
Center for Budget Analysis (CBA) mempertanyakan mengapa penyidikan KPK dalam perkara yang menjerat Dedy Kurniawan Sukolo hanya difokuskan pada rentang waktu 2024 hingga 2026. Padahal, berdasarkan data yang dimiliki CBA, Dedy telah berkiprah sebagai Ketua Tim Lapangan Blue Ray Group sejak Juli 2018.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai pembatasan periode tersebut berpotensi menghilangkan jejak dugaan praktik suap dan gratifikasi yang telah berlangsung jauh sebelum 2024.
Akibatnya, publik mempertanyakan apakah penyidikan benar-benar diarahkan untuk membongkar keseluruhan jaringan atau sekadar menyasar pihak tertentu.
"Kalau praktik ini sudah berjalan sejak 2018, mengapa yang diperiksa hanya dua tahun terakhir? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka," kata Uchok, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, persoalan utama dalam kasus Bea Cukai bukan sekadar satu perusahaan atau satu individu. Yang lebih penting adalah mengungkap apakah terdapat jaringan terorganisasi yang selama ini mengatur lalu lintas impor melalui praktik suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.
Kecurigaan tersebut muncul karena fokus penyidikan sejauh ini dinilai hanya mengarah pada Blue Ray Group. Padahal, CBA menduga terdapat puluhan perusahaan importir dan kargo lain yang memiliki pola hubungan serupa dengan oknum aparat Bea Cukai.
Di tengah sorotan tersebut, CBA juga mengungkap adanya pertemuan antara pengusaha John Field dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama di Hotel Borobudur pada 22 Juli 2025.
Pertemuan yang berlangsung pada malam hari itu dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau lobi yang memengaruhi kebijakan pengawasan impor.
Tak hanya itu, nama Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Sisprian Subiakto, turut disebut dalam dugaan permintaan sejumlah uang yang bersumber dari para pengusaha importir. Dugaan tersebut dinilai memperkuat indikasi bahwa persoalan yang terjadi tidak berdiri sendiri.
Bagi CBA, perkara ini menjadi ujian besar bagi KPK. Publik menunggu apakah lembaga antirasuah mampu membongkar keseluruhan rantai mafia impor atau justru berhenti pada aktor lapangan yang paling mudah dijangkau.
Karena itu, CBA mendesak KPK memperluas penyelidikan terhadap sedikitnya 20 hingga 24 perusahaan lain yang diduga terkait dengan praktik serupa.
Selain itu, penelusuran aliran dana sejak 2018 dinilai penting untuk mengungkap siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan permainan di sektor kepabeanan.
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang suap atau gratifikasi. Yang dipertaruhkan adalah keberanian negara membongkar jaringan yang selama ini diduga menggerogoti penerimaan negara dari sektor impor.
Jika penyidikan berhenti pada satu perusahaan dan satu periode tertentu, pertanyaan publik akan terus muncul: siapa sebenarnya yang sedang dilindungi.
