Jakarta, MI - Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pesta rakyat tahunan kini menghadapi kritik tajam. Ajang yang lahir untuk menjadi ruang hiburan dan promosi produk bagi seluruh lapisan masyarakat itu dinilai semakin kehilangan ruhnya karena biaya kunjungan yang dianggap memberatkan warga.
Di tengah tekanan ekonomi dan tingginya harga kebutuhan pokok, banyak pengunjung mengeluhkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati Jakarta Fair 2026.
Keluhan tidak hanya menyasar harga tiket masuk, tetapi juga biaya parkir, kuliner, hingga berbagai produk yang dijual di dalam arena pameran.
Bagi sebagian warga, berkunjung ke Jakarta Fair kini bukan lagi rekreasi murah meriah yang dapat dinikmati bersama keluarga, melainkan aktivitas yang menuntut pengeluaran besar sejak memasuki gerbang arena.
Padahal, ketika pertama kali digagas pada 1968, Pekan Raya Jakarta dirancang sebagai pesta rakyat yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Penggagasnya, Syamsudin Mangan yang saat itu menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), mengusulkan pameran tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai sarana promosi produk dalam negeri sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta.
Namun setelah hampir enam dekade berjalan, sebagian masyarakat menilai orientasi penyelenggaraan Jakarta Fair telah bergeser. Dari ruang hiburan publik yang inklusif menjadi ajang komersial yang lebih mengutamakan keuntungan.
Sorotan utama tertuju pada harga tiket masuk. Berdasarkan informasi resmi penyelenggara, tiket Jakarta Fair 2026 dibanderol Rp40.000 pada hari Senin, Rp50.000 untuk Selasa hingga Jumat, dan Rp60.000 pada Sabtu, Minggu serta hari libur nasional. Sementara tiket bundling yang mencakup akses konser dibanderol mulai Rp80.000 hingga di atas Rp100.000 untuk kategori tertentu.
Angka tersebut dinilai belum mencerminkan total biaya yang harus dikeluarkan pengunjung. Sebab setelah masuk ke area pameran, pengeluaran kembali bertambah untuk kebutuhan parkir, makanan, minuman, hingga pembelian produk yang banyak dikeluhkan memiliki harga lebih tinggi dibandingkan pasar maupun pusat perbelanjaan pada umumnya.
Tak sedikit warga yang mempertanyakan alasan tingginya harga tiket. Mereka menilai penyelenggara telah memperoleh pemasukan dari penyewaan stan kepada ribuan peserta pameran serta dukungan sponsor dari berbagai perusahaan besar. Karena itu, tarif masuk yang terus meningkat dianggap tidak sejalan dengan semangat awal Jakarta Fair sebagai pesta rakyat.
Kritik tersebut semakin menguat karena Jakarta Fair merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta yang secara filosofis ditujukan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui ruang hiburan dan kegiatan ekonomi yang terjangkau.
Meski demikian, penyelenggara tetap memberikan sejumlah fasilitas pembebasan tiket bagi kelompok tertentu. Lansia berusia di atas 60 tahun, balita dengan tinggi badan di bawah satu meter, penyandang disabilitas, serta anggota TNI dan Polri dapat masuk secara gratis dengan syarat yang telah ditentukan.
Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya meredam keluhan publik. Sebagian warga menilai persoalan utamanya bukan terletak pada fasilitas gratis bagi kelompok tertentu, melainkan semakin mahalnya biaya yang harus ditanggung keluarga biasa untuk menikmati acara yang selama ini dikenal sebagai pesta rakyat terbesar di ibu kota.
Kini pertanyaan yang muncul bukan lagi seberapa meriah Jakarta Fair digelar setiap tahun, melainkan apakah ajang yang lahir untuk rakyat itu masih benar-benar milik rakyat, atau perlahan berubah menjadi pesta yang hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki dompet tebal.
