Jakarta, MI - Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, meminta perlindungan bagi dirinya dan keluarganya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan pihaknya kini berharap LPSK mengabulkan permohonan perlindungan yang sebelumnya telah diajukan. Menurutnya, perlindungan tersebut diperlukan karena Sony berencana mengungkap sejumlah nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Mengingat tidak adanya jaminan keamanan, keselamatan bagi Soni Sonjaya maupun keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG ini," katanya kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Karena itu, pihaknya berharap LPSK tetap dapat memberikan status JC kepada Sony meski permohonannya telah ditolak Kejagung. Ia juga meminta agar keputusan LPSK diambil secara objektif tanpa ada intervensi pihak manapun.
"Kami berharap LPSK memberikan keputusan seobjektif mungkin tanpa intervensi, mengingat seluruh nama yang akan diungkap oleh Sony merupakan orang-orang penting," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan ada dua alasan utama di balik penolakan permohonan JC tersebut.
Pertama, penyidik menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus jual beli titik SPPG. Karena itu, Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG.
Kedua, dalam pemeriksaan terakhir, Sony disebut masih membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Padahal, pengakuan atas perbuatan yang disangkakan merupakan salah satu syarat penting untuk memperoleh status justice collaborator.
"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," pungkasnya.
