Jakarta, MI – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan serius dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan turun tangan langsung dengan mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara untuk membedah persoalan yang disebutnya menyimpan kejanggalan.
Dalam forum energi di Jakarta, Kamis (25/6/2026), Bahlil mengungkapkan dirinya memimpin rapat khusus yang dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN M. Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut Bahlil, rapat lintas lembaga tersebut digelar setelah muncul persoalan pasokan batu bara yang berdampak pada terganggunya operasional pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
"Kita mau bedah ini, apa masalah sebenarnya di PLN. Karena kondisi seperti ini juga pernah terjadi pada 2022," kata Bahlil,Kamis (25/6/2026)
Ia mengingatkan, pada 2022 pemerintah bahkan sampai mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara ekspor batu bara untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri tetap terpenuhi.
Namun kali ini, Bahlil justru menemukan sejumlah angka yang menurutnya tidak masuk akal. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN selama satu tahun mencapai 154 juta metrik ton.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan kewajiban pasar domestik (DMO) bagi perusahaan tambang sebesar 180-190 juta metrik ton.
Dari jumlah itu, sebanyak 160-170 juta ton telah diverifikasi dan dinyatakan siap dipasok. Sementara hingga Juni 2026, PLN telah mengikat kontrak pasokan sebesar 141 juta metrik ton, naik dari sebelumnya 134 juta metrik ton.
Dengan angka tersebut, Bahlil mempertanyakan alasan munculnya krisis pasokan yang berujung pada pemadaman listrik.
Menurut perhitungannya, jika kebutuhan tahunan PLN hanya 154 juta ton dan kontrak yang sudah diamankan mencapai 141 juta ton, maka kekurangan pasokan hanya tersisa sekitar 13 juta ton hingga akhir tahun.
"Masa batu bara habis di bulan Juni? Berarti ada sesuatu yang harus dijelaskan," tegasnya.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pemerintah menemukan bahwa persoalan bukan terjadi pada ketersediaan batu bara secara keseluruhan, melainkan pada jenis batu bara tertentu yang memiliki kalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 5.000 kkal per kilogram. Batu bara tersebut dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Meski demikian, Bahlil menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh PLN maupun perusahaan pemasok. Ia mengingatkan agar masalah teknis tidak dibiarkan berlarut hingga mengancam pasokan listrik nasional.
"Jangan air sudah di batang leher baru teriak. Pemerintah sudah memberikan penugasan DMO, teknis pelaksanaannya harus dikelola dengan baik," ujarnya.
Pernyataan Bahlil membuka ruang pertanyaan baru mengenai tata kelola rantai pasok batu bara untuk pembangkit listrik nasional.
Di tengah pasokan yang secara angka terlihat mencukupi, pemerintah kini menyoroti kemungkinan adanya persoalan perencanaan, distribusi, atau manajemen stok yang menyebabkan krisis pasokan kembali terulang.
Sementara masyarakat yang terdampak pemadaman masih menunggu jawaban, pemerintah justru mulai membedah apa yang disebut Bahlil sebagai "sesuatu" di balik krisis batu bara PLN.
