Jakarta, MI - Lembaran kuning dokumen rahasia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernomor berkas perkara BP/31/DIK.02.00/23/03/2026 secara resmi telah dirampungkan. Lembaran-lembaran demi lembaran tersebut membuka kotak pandora yang mengerikan mengenai bagaimana sindikat importasi logistik raksasa, Blueray Cargo, berhasil menyandera lini komando tertinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Melalui tangan dingin Direktur Utama Blue Ray Group, John Field, serta manajer operasional lapangan Dedy Kurniawan Sukolo (kini berstatus Tersangka), sindikat ini menyusun struktur birokrasi bayangan guna meloloskan ratusan kontainer bermuatan ilegal langsung menuju gerbang keamanan tanpa pemeriksaan fisik atau masuk ke "Jalur Hijau".
Dalam berkas dakwaan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diperoleh Monitorindonesia.com pada awal pekan ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, total komitmen aliran suap dari Blueray Cargo sebesar Rp63.845.000.000,00. Selain itu ada aliran dana operasional bulanan: SGD 500.000 (Setara ±Rp5 Miliar per bulan). Metode pembagian 12 Amplop coklat teledor per siklus awal bulan.
Adapun modus operadi dilakukan dengan akutansi hitam dan akun bonus. Setiap transaksi suap tunai yang ditarik dalam mata uang Dolar Singapura (SGD) wajib dilaporkan oleh staf keuangan internal, Viny Valerie Vie, ke dalam pos pengeluaran akuntansi rahasia perusahaan berlabel "BONUS".
Untuk meminimalkan deteksi aparat dan pelacakan digital, mereka menggunakan sandi rahasia komando:
"Free Lance 2" atau "Sales 2": Sandi operasional khusus untuk menyuap internal Bea Cukai Pusat.
"Pak D / Dedy Congor" (Ahmad Dedi): Jaringan pihak luar kementerian koordinator sebagai pelindung politik korporasi dengan total kucuran dana mencapai Rp30 Miliar.
Setiap awal bulan, belasan amplop coklat didistribusikan secara manual di berbagai lokasi pertemuan rahasia: mulai dari ruang kerja kantor pabean pusat, restoran steakhouses di Jakarta Selatan, tempat hiburan malam karaoke di Jakarta Utara, hingga teras belakang hotel mewah di Sanur, Bali.
"Pengondisian Jalur Hijau dilakukan secara langsung dengan menerobos otorisasi sistem aplikasi digital CEISA, membuat kontainer-kontainer kategori risiko tinggi (high-risk) milik Blueray bebas melenggang dari pelabuhan tanpa pemeriksaan fisik." demikian risalah hasil penyidikan KPK.
Berdasarkan manifestasi rekapitulasi manifes barang bukti buku tulis Alfa Campus yang disita KPK, berikut adalah rincian setoran bulanan tetap kepada para oknum pejabat penguasa pabean.
|
Sandi Akun |
Nama Oknum Pejabat |
Jabatan Struktural di Otoritas Pabean |
Estimasi Setoran Bulanan |
|
BC 1 |
Djaka Budhi Utama |
Direktur Jenderal Bea Cukai Pusat |
Rp3.000.000.000,00 |
|
BC 2 (BR) |
Rizal |
Direktur Penindakan & Penyidikan (P2) |
Rp2.000.000.000,00 |
|
BC 3 (SIS) |
Sisprian Subiaksono |
Kasubdit Intelijen Direktorat P2 |
Rp1.000.000.000,00 |
|
OC / P-POC |
Orlando Hamonangan S. |
Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I |
Rp600.000.000,00 |
|
BC 4 & 5 |
Gatot Heru, Enov Puji, dkk. |
Staf Analis & Penindakan Lapangan |
Rp1.700.000.000,00 |
Tak Tersentuh?
Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan konsistensi KPK dalam membongkar seluruh pihak yang diduga menikmati aliran dana haram tersebut. Fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan sudah cukup kuat untuk menjadi pintu masuk mengusut para penerima suap.
"Sudah terang disebut bahwa ada penyerahan uang ke aparat hukum di tingkat kecamatan, kota madya, provinsi, hingga pusat dari unsur cokelat muda dan cokelat tua. Bahkan disebut juga ada oknum BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan," bongkar Uchok.
Pernyataan itu merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hartanto, pegawai Blueray Cargo, yang mengaku menyerahkan uang kepada sejumlah oknum aparat di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah bos Blueray Cargo, John Field.
Dalam keterangannya, Hartanto menyebut penyerahan uang dilakukan secara rutin setiap minggu pertama setiap bulan. Sementara untuk dugaan penyerahan dana kepada oknum di tingkat provinsi dan pusat, pengurusannya disebut dilakukan langsung oleh John Field bersama Dian.
Dalam perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyidik KPK mengungkap total dana suap pengurusan impor mencapai sekitar Rp91 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp61 miliar telah berhasil disita sebagai barang bukti.
Namun, informasi yang beredar menyebut nilai suap sebenarnya diduga mencapai Rp197 miliar. Dari angka itu, sekitar Rp30 miliar disebut mengalir kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pensiunan Bea Cukai.
Meski sejumlah nama dan dugaan aliran dana telah mencuat dalam proses penyidikan, hingga kini belum terlihat langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menerima suap tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan KPK mengusut perkara hingga ke aktor penerima.
Uchok pun mendesak pimpinan KPK, Setyo Budiyanto dan Fitroh Rohcahyanto, agar tidak berhenti pada pihak pemberi suap semata, tetapi juga berani menindak seluruh penerima yang diduga terlibat tanpa memandang latar belakang institusi.[man]
