Jakarta, MI - Pengungkapan besaran anggaran latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memunculkan kritik tajam terhadap efektivitas penggunaan uang negara.
Di tengah polemik program tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menilai sebagian besar anggaran justru habis untuk pelatihan militer yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas mengelola koperasi.
Menurut Hasanuddin, total biaya pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per peserta. Dari jumlah itu, sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk latihan dasar militer selama 30 hari, sementara hanya Rp15 juta yang digunakan untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari.
"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan bermitra dengan Kementerian Pertahanan, Hasanuddin menilai komposisi anggaran tersebut tidak mencerminkan kebutuhan utama calon manajer koperasi.
Menurutnya, orientasi pelatihan seharusnya diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial, bukan pembinaan fisik bergaya militer.
Ia menjelaskan, berdasarkan skema pelatihan yang berlaku, biaya rata-rata mencapai sekitar Rp5 juta untuk setiap tujuh hari pelatihan. Dengan durasi 45 hari, total anggaran membengkak menjadi sekitar Rp45 juta per orang, sementara porsi terbesar justru terserap untuk kegiatan kemiliteran.
Hasanuddin menegaskan, jika komponen latsarmil dihapus dan seluruh pelatihan difokuskan pada kompetensi pengelolaan koperasi, negara berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah sangat besar.
Dengan jumlah peserta secara nasional mencapai 35.476 orang, potensi penghematan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dana tersebut dinilai bisa dialihkan untuk memperkuat kualitas pelatihan manajemen koperasi atau mendukung program pemberdayaan ekonomi desa lainnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas utama manajer Kopdes Merah Putih adalah mengelola organisasi, mengembangkan usaha, menyusun tata kelola keuangan, membangun strategi pemasaran, serta memberdayakan masyarakat desa.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegas Hasanuddin.
Karena itu, Hasanuddin mengusulkan agar pembiayaan pelatihan manajerial calon pengelola Kopdes Merah Putih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Sementara untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, pelatihan manajerial didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pernyataan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah yang saat ini tengah mengevaluasi program latsarmil Kopdes Merah Putih.
Evaluasi mencuat setelah lima calon manajer dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan, sehingga memicu sorotan publik terhadap urgensi dan desain program tersebut.
Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta benar-benar menghasilkan manajer koperasi yang profesional, bukan sekadar mengedepankan pendekatan kemiliteran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
