Jakarta, MI – Praktik dugaan suap, under-invoicing, hingga impor ilegal di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ternyata belum juga berhasil diberantas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran Bea Cukai, namun praktik menyimpang itu disebut masih terus berlangsung.
Pengakuan tersebut disampaikan Purbaya saat berbincang disalah satu siaran podcast. Ia mengungkapkan bahwa praktik under-invoicing dan impor ilegal masih ditemukan, bahkan di wilayah Jakarta yang pejabatnya telah diganti.
"Yang under-invoicing sebagian orang terima-terima uang, terus yang impor ilegal sebagian orang saya temui juga. Dan sekarang yang Jakarta pun seperti sama. Padahal pejabatnya baru," ujar Purbaya, dikutip Jumat (3/7/2026).
Purbaya mengaku telah mengacak ulang struktur organisasi DJBC, namun hasil pemantauan menunjukkan praktik lama masih berulang. Karena itu, Kementerian Keuangan kini terus melakukan pengawasan intensif untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.
"Sudah kita monitor terus. Sudah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas enggak lama lagi kita tangkap," tegasnya.
Menurut Purbaya, langkah penindakan belum dilakukan secara terburu-buru karena pemerintah ingin membongkar seluruh mata rantai permainan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di belakang oknum Bea Cukai.
Ia mengaku kerap mendengar adanya isu mengenai "orang kuat" yang diduga membekingi praktik-praktik ilegal tersebut. Namun hingga kini tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepadanya.
"Kan dicari jalurnya ke mana saja supaya dapat semua. Kalau saya enggak peduli kalau jalurnya kebentur. Mereka bilang ada orang kuat di belakang, tapi enggak pernah lapor ke saya," katanya.
Purbaya bahkan menduga isu mengenai keberadaan "orang kuat" sengaja dimanfaatkan sebagai tameng untuk melanggengkan praktik bagi-bagi keuntungan dari aktivitas impor ilegal.
"Saya duga mereka pakai-pakai saja itu atau mereka undang orang kuatnya supaya sama-sama dapat bagi-bagi rezeki," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Purbaya memastikan jajaran eselon di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dirombak. Sejumlah pejabat yang dinilai memiliki integritas juga dipindahkan ke berbagai daerah untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat pengawasan.
Sebelumnya, pada awal Februari 2026, Kementerian Keuangan melakukan mutasi besar-besaran terhadap lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC.
Perombakan tersebut mencakup pergantian 22 pejabat eselon II, kepala kantor wilayah, hingga kepala kantor di lima pelabuhan utama nasional, yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Sumatera Utara.
Meski reformasi organisasi telah dijalankan, pernyataan Purbaya menunjukkan pekerjaan rumah dalam memberantas mafia impor dan dugaan praktik suap di lingkungan Bea Cukai masih jauh dari selesai.
Ancaman penangkapan yang dilontarkan Menteri Keuangan menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah membidik aktor-aktor utama di balik praktik yang selama ini merugikan negara.
