Jakarta, MI – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.
Pernyataan itu disampaikan menyusul berkembangnya penyidikan KPK. Kasus yang semula berawal dari dugaan jual beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), kini merambah dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
"Terkait dengan kasus Bupati Kuansing yang di-OTT karena jual-beli jabatan, namun dalam pendalaman dari KPK juga terkait dengan pelepasan kawasan hutan di Kuansing, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa Kementerian Kehutanan mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan korupsi. Kami akan membantu KPK dan bersikap kooperatif," ujar Raja Juli dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Raja Juli memastikan Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh data dan memberikan dukungan yang diperlukan penyidik demi mengungkap perkara secara terang benderang.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun tata kelola sektor kehutanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan bahwa sikap antikorupsi bukan sekadar komitmen sebagai pejabat negara, melainkan prinsip yang telah dipegangnya sejak lama.
"Saya juga dianugerahi keluarga yang sangat anti terhadap segala bentuk korupsi. Karena itu, sekali lagi saya berkomitmen dengan itikad baik untuk bersikap kooperatif bersama KPK membongkar setuntas-tuntasnya apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.
Menurut Raja Juli, dukungan terhadap proses hukum juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Sebagai Menteri Kehutanan, saya diamanahkan membangun tata kelola kehutanan yang anti korupsi, anti suap, transparan, dan akuntabel. Apa yang sedang dilakukan KPK kami apresiasi dan kami dukung penuh. Ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah apabila memang ditemukan adanya persoalan," katanya.
Sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil Raja Juli Antoni guna dimintai keterangan dalam proses penyidikan apabila keterangannya dinilai diperlukan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, pemanggilan saksi dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperkuat fakta-fakta penyidikan.
"Apakah nanti akan dilakukan pemanggilan, itu akan didalami oleh tim penyidik. Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta yang mendukung pemenuhan unsur perkara, tentu akan dilakukan pemanggilan," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/7/2026).
Selain itu, penyidik juga tengah mendalami proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), termasuk mekanisme dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses tersebut, yang diduga memiliki kaitan dengan perkara korupsi yang sedang diusut KPK.
