Jakarta, MI - Pemerintah mulai mengerahkan kekuatan lintas lembaga untuk mengawal program streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini menjadi sinyal bahwa proses restrukturisasi perusahaan pelat merah akan dilakukan dengan pengawasan ketat guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum.
Dalam tim tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum, pengawasan, dan audit, yakni Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruhnya tergabung dalam Tim Pengawalan Streamlining BUMN.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengatakan, pembentukan tim ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan BUMN yang lebih sehat, kuat, bersih, dan mampu bersaing di tingkat global.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan BUMN yang semakin sehat, kuat, dan kompetitif," ujar Reda dikutip Senin (6/7/2026).
Sebagai langkah awal, Tim Pengawalan Streamlining BUMN telah menggelar rapat koordinasi strategis di Wisma Danantara pada Jumat pekan lalu.
Pertemuan itu dihadiri jajaran pimpinan dari berbagai lembaga, termasuk Jamintel Reda Manthovani beserta jajaran dan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Menurut Reda, forum tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan memberikan masukan agar proses streamlining terhadap BUMN dilakukan secara efektif, akuntabel, dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
"Pertemuan ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah menginginkan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien mengingat perusahaan pelat merah merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional.
"Tentu kita menginginkan bahwa ke depannya BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi negara kita," ujarnya.
Reda menambahkan, pengawalan yang komprehensif melalui kolaborasi lintas lembaga diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya BUMN yang lebih sehat, tangguh, dan memiliki daya saing global.
Menurutnya, keberhasilan program streamlining juga akan memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan nilai yang lebih besar bagi masyarakat.
