.webp&w=3840&q=75)
Jakarta, MI – Langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia menyusul dugaan persoalan tata kelola hingga indikasi rekayasa keuangan mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI.
Evaluasi tersebut dinilai harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan berhenti pada satu perusahaan saja.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengapresiasi langkah Danantara yang mulai menelisik persoalan tata kelola di PT Pos Indonesia.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan komitmen Danantara menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara.
Firnando menegaskan, evaluasi yang dilakukan Danantara merupakan langkah yang tepat dan harus diperluas ke seluruh BUMN. Sebagai pengelola investasi negara, Danantara memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko, termasuk dugaan penyimpangan tata kelola maupun persoalan keuangan yang dapat merugikan negara.
"Setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya dikutip Senin (6/7/2026).
Ia berharap evaluasi terhadap PT Pos Indonesia menjadi awal dari gerakan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN. Menurutnya, seluruh perusahaan pelat merah harus melalui proses evaluasi yang sama agar persoalan tata kelola dapat terdeteksi sejak dini.
"Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
Pada akhirnya, BUMN mengelola aset dan uang rakyat sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel," kata Firnando.
Di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan streamlining BUMN, Firnando menilai penguatan sistem pengawasan menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, perusahaan negara harus dibangun dengan tata kelola yang sehat, efisien, berintegritas, sekaligus mampu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti sinergi yang telah dibangun Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Firnando menegaskan, transformasi BUMN tidak cukup hanya mengejar target bisnis dan keuntungan. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan, tata kelola yang bersih, serta budaya integritas agar dugaan penyimpangan, termasuk rekayasa keuangan, tidak kembali terjadi.
Sebagai mitra kerja yang membidangi sektor BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Firnando, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Danantara maupun seluruh perusahaan negara.
Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap proses transformasi berlangsung secara akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya aset negara.
