Jakarta, MI – Pelaporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memunculkan sorotan baru.
Langkah tersebut dilakukan pada Jumat (3/7/2026), hanya beberapa saat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby hingga akhirnya menyerahkan diri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan Raja Juli Antoni telah menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada lembaga antirasuah pada Jumat (3/7/2026).
"Pada Jumat (3/7) pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," kata Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Saat ditanya apakah pelaporan itu dilakukan setelah konferensi pers di Gedung Kementerian Kehutanan, Budi hanya menjawab singkat, "Jumat siang."
Momentum pelaporan tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah menguatnya penanganan perkara dugaan korupsi yang berujung pada OTT KPK.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul uang dalam amplop yang sempat diterima Menhut serta alasan pelaporannya baru dilakukan pada hari yang sama.
Pengamat antikorupsi Fernando Emas menilai KPK tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan penolakan gratifikasi semata. Menurutnya, lembaga antirasuah harus mengusut secara menyeluruh sumber dana, tujuan pemberian, hingga pihak yang terlibat dalam dugaan gratifikasi tersebut.
Fernando menegaskan, pelaporan penolakan gratifikasi bukan berarti menghapus potensi tindak pidana apabila nantinya ditemukan adanya unsur suap atau gratifikasi yang memenuhi ketentuan hukum.
"KPK harus mengusut tuntas asal-usul dana dan peruntukan uang dalam amplop tersebut serta menjalankan proses hukum secara transparan. Jangan ragu menetapkan Menteri Kehutanan sebagai tersangka apabila alat bukti yang dimiliki sudah mencukupi," kata Fernando dikutip Selasa (7/7/2026).
Ia menambahkan, keberadaan amplop yang telah dilaporkan itu tidak otomatis menghilangkan konsekuensi pidana apabila terbukti berkaitan dengan praktik gratifikasi atau suap.
"Soal amplop ini tentu tidak akan menghapuskan pidananya," tegas Fernando.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan. Publik menanti apakah pengusutan akan berhenti pada pelaporan gratifikasi atau berkembang menjadi penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi jika ditemukan bukti yang cukup.
