Jakarta, MI - Kriminolog yang juga Ahli Forensik, Reza Indragiri mengapresiasi kerja Polri dalam mengungkap dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN oleh Kortas Tipidkor Polri.
"Saya mengapresiasi kerja Polri. Saya ingin asumsikan ini murni operasi penegakan hukum. Setelah penyergapan yang sangat fantastis oleh Kortas Tipidkor (dua jempol dari saya!), PR besar Polri adalah meyakinkan publik bahwa ini sepenuhnya murni kerja penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi," kata Reza kepada monitorindonesia.com, Jumat (10/7/2026).
Ia mengaku terpukau dan terkejut oleh kerja Kortas Tipidkor. Karena kerja mutakhir Kortas dalam pemberantasan korupsi adalah pada Oktober 2025.
"Saya jadi bertanya-tanya, ketika KPK dan Kejagung beruntun melakukan pengungkapan kasus-kasus raksasa, mengapa Polri lewat Kortas Tipidkornya justru cenderung sunyi. Data-data di situs (https://tipidkorpolri.info/) yang sama juga menunjukan bahwa pengungkapan-pengungkapan yang Kortas lakukan skalanya jauh di bawah kasus-kasus tipikor oleh dua lembaga antirasuah yang saya sebut tadi," ujar dia.
Ia juga mempertanyakan dibongkarnya kasus tersebut, padahal, pembututan terhadap Jampidsus, Febrie Adriansyah telah dilakukan sejak Mei 2024.
"Ketika dikabarkan bahwa temuan penyergapan oleh Kortas beberapa hari lalu merupakan alasan mengapa Jampidsus dibuntuti, saya justru membatin: Jampidsus dibuntuti setidaknya sejak Mei 2024. Tapi kenapa baru dibongkar dua tahun kemudian. Padahal, salah satu kunci detterence effect adalah kecepatan kerja," ungkap pria kelahiran tahun 1974 itu.
Dengan apa yang dilakukan oleh Polri, dirinya memiliki dua pertanyaan besar dalam kasus ini.
"Apakah Jampidsus adalah satu-satunya target operasi kelas kakap oleh Kortas. Apakah operasi penyergapan oleh Kortas merupakan bentuk satir retributive justice. Yakni, mata balas mata, sakit balas sakit. Artinya, karena Kejagung membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri, maka Polri harus melakukan hal yang sama terhadap petinggi Kejagung," tanyanya.
Pada titik itulah menjadi relevan penilaian sebagian kalangan bahwa kerja Kortas Tipidkor boleh jadi tidak semata-mata untuk anggaplah kepastian hukum, melainkan juga merupakan contoh Strategic Model dalam penegakan hukum.
"Aslinya, istilah Strategic Model ada pada ranah yudisial. Tapi substansinya dapat diterapkan pada konteks kerja kepolisian. Yakni, kerja penegakan hukum diselenggarakan untuk tujuan di luar hukum," kata Reza.
Agar publik teryakinkan, tambahnya, Polri harus paham bahwa, mengacu studi, penilaian masyarakat terhadap kerja kepolisian pada suatu kasus ternyata selalu menyertakan penilaian masyarakat pada kasus-kasus lain.
"Nah, operasi terhadap Jampidsus akan dinilai positif jika kinerja serupa juga Kortas Tipidkor peragakan pada kasus-kasus megakorupsi lainnya. Kortas Tipidkor sendiri ternyata minim portofolio," pungkas Reza.
