Jakarta, MI – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai fenomena saling membongkar dugaan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum justru menjadi momentum positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di tengah perhatian publik terhadap berbagai perkara besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, Mahfud memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung yang sama-sama mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di institusinya masing-masing.
"Selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok persembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya," tulis Mahfud MD dikutip Minggu (12/7/2026).
Tak hanya kepada Polri, Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang terus mengusut dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG," ujarnya.
Menurut Mahfud, tidak ada alasan bagi publik untuk melihat pengungkapan perkara tersebut sebagai persaingan antarlembaga. Sebaliknya, ia menilai setiap upaya membongkar praktik korupsi patut didukung selama dilakukan sesuai hukum.
"Silakan berlomba-lomba untuk saling membongkar korupsi. Itu bagus untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.
Pernyataan Mahfud muncul di tengah mencuatnya dua perkara besar yang menjadi sorotan publik. Di satu sisi, penyidik Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi, termasuk kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Jawa Barat, dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang asing dan rupiah senilai miliaran rupiah serta 74 kilogram emas batangan. Setelah proses penyidikan berjalan, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis yang disebut-sebut turut melibatkan seorang petinggi kepolisian.
Pandangan Mahfud menegaskan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya tidak dibatasi oleh sekat institusi. Selama setiap aparat penegak hukum mampu mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti, maka kompetisi yang terjadi justru menjadi keuntungan bagi publik dalam upaya membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik korupsi.
