Jakarta, MI – Gelombang kecaman terhadap dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah semakin menguat.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, secara terbuka meminta agar seluruh tersangka dalam perkara dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati apabila terbukti bersalah.
Pernyataan itu disampaikan Gus Falah dalam rapat khusus Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan skandal besar yang melukai rasa keadilan masyarakat.
"Ini adalah skandal yang sangat memalukan dan sangat mengecewakan hati nurani rakyat Indonesia. Ketika aparat yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum justru diduga terlibat korupsi, kepercayaan publik dipertaruhkan," tegas Gus Falah.
Ia menilai dampak dari tiga perkara tersebut sangat luas karena menyentuh sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dugaan korupsi di sektor batu bara disebut berdampak pada krisis pasokan energi hingga pemadaman listrik, sementara kasus ASABRI menyangkut hak prajurit dan purnawirawan, serta perkara Krakatau Steel dinilai merugikan aset negara.
"Oleh karena itu saya meminta seluruh pelaku diadili dengan hukuman maksimal. Kalau memang terbukti memenuhi syarat hukum, kalau bisa dihukum mati. Korupsi seperti ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Blackout PLN akibat persoalan batu bara, kerugian di ASABRI, hingga persoalan Krakatau Steel adalah kejahatan yang sangat menjijikkan. Lebih menyakitkan lagi apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Jampidsus Rudi Margono mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan penanganan tiga perkara korupsi tersebut dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Menurut Rudi, dalam perkara tersebut penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni seorang pihak swasta dan seorang tersangka berinisial "F", yang diketahui merupakan Febrie Adriansyah.
Ketiga perkara yang kini ditangani meliputi dugaan korupsi tata kelola batu bara, dugaan korupsi PT ASABRI, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel.
Dalam proses penyidikan sebelumnya, tim gabungan penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah di Bogor.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, valuta asing, uang tunai, dokumen, serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ketujuh.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan penyidikan dilakukan melalui joint investigation antara Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan tim gabungan Polda Metro Jaya.
"Kami berkomitmen menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari prioritas nasional pemberantasan korupsi," ujarnya.
Desakan hukuman maksimal dari parlemen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa publik menginginkan proses hukum berjalan transparan, independen, dan tanpa pandang bulu.
Kasus yang menyeret mantan petinggi penegak hukum itu kini menjadi ujian besar bagi komitmen negara dalam membersihkan praktik korupsi hingga ke jantung institusi penegakan hukum.
