Jakarta, MI - Kasus dugaan pemberian amplop oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dipastikan belum berakhir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan tetap berjalan meski proses penanganan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Raja Juli melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah dinyatakan selesai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penyelesaian administrasi laporan gratifikasi tidak serta-merta menghentikan penyidikan pidana yang tengah dikembangkan penyidik.
"Laporan gratifikasi Raja Juli telah selesai diproses. Namun dugaan tindak pidananya masih terus didalami sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).
Budi menegaskan, mekanisme pelaporan gratifikasi dan proses penyidikan merupakan dua jalur hukum yang berbeda sehingga penyidik tetap memiliki kewenangan mengusut dugaan tindak pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Dalam pengembangan perkara, penyidik saat ini masih menelusuri dugaan pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari para anggota Koperasi Unit Desa (KUD). Dana tersebut diduga kemudian diserahkan kepada Raja Juli Antoni.
"Dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik," ujar Budi.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa fokus penyidikan KPK kini tidak hanya pada adanya penyerahan uang, tetapi juga mengurai pihak yang menginisiasi pemberian, kepentingan di balik transaksi tersebut, serta dugaan adanya hubungan dengan penyalahgunaan jabatan.
Sementara itu, Ketua KAMAKSI mengapresiasi sikap KPK yang tetap melanjutkan penyidikan meski laporan gratifikasi Raja Juli telah selesai diproses secara administratif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh fakta hukum terungkap secara transparan.
"Saya sangat mengapresiasi ketegasan KPK. Kita tahu PSI memiliki banyak buzzer yang siap menjaga citra perwakilannya di kabinet. Karena itu jangan sampai gelar 'Menteri Amplop Pertama' jatuh kepada Raja Juli Antoni hanya karena buzzernya bekerja membangun opini. Yang dibutuhkan publik adalah pembuktian hukum, bukan perang narasi," tegasnya.
Ia menilai, satu-satunya cara mengakhiri polemik adalah dengan membuka seluruh fakta di persidangan dan membiarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi maupun pembentukan opini publik.
Dengan penegasan KPK tersebut, perkara dugaan amplop untuk Raja Juli Antoni dipastikan belum selesai. Penyidik masih terus menelusuri asal-usul dana, motif pemberian, pihak yang berperan, hingga kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang lebih luas dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Hingga berita ini diterbitkan, Raja Juli belum pernah mau menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com, ada apa?
