Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sasaran kritik keras. Kali ini, sorotan datang dari politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menilai lembaga antirasuah tersebut kehilangan tajinya dalam membongkar dugaan korupsi bernilai fantastis dan justru lebih identik dengan operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam pernyataannya, Deddy menyebut KPK seolah hanya terlihat bekerja ketika menggelar OTT, sementara berbagai dugaan penyimpangan anggaran bernilai triliunan rupiah dinilai luput dari penanganan.
"KPK itu kelebihannya main sinetron. Kalau enggak OTT, enggak kelihatan ini barang. Coba lihat perkara-perkara besar yang nilainya puluhan hingga belasan triliun, itu mainannya Kejaksaan, enggak pernah di KPK," kata Deddy dalam salah satu forum diskusi dikutip Senin (20/7/2026).
Ia kemudian mempertanyakan keberadaan KPK dalam sejumlah isu yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, lembaga antikorupsi tersebut tidak terlihat mengambil langkah terhadap dugaan penyimpangan dalam berbagai proyek pemerintah.
"Kalau kita mau percaya KPK, di mana KPK ketika koperasi desa membeli kipas angin senilai Rp1,5 triliun? Di mana KPK ketika koperasi desa membeli mobil impor dengan menghapus ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)? Mana KPK?" ujarnya.
Tak berhenti di situ, Deddy juga menyinggung dugaan penyimpangan pengadaan barang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan sikap KPK terhadap pengadaan piring, sendok, motor listrik hingga berbagai perlengkapan lain yang menurutnya melibatkan anggaran sangat besar.
"Di mana KPK ketika MBG membeli piring, sendok, motor listrik seharga triliunan? Sekarang ini mainannya sudah triliun-triliun, kaus kaki segala macam. Jadi saya juga bingung harus bagaimana mempercayai KPK," katanya.
Selain mengkritik kinerja penindakan, Deddy juga menyoroti komposisi pimpinan KPK yang menurutnya masih didominasi figur lama dari unsur kepolisian dan kejaksaan.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyegaran di tubuh lembaga antirasuah agar mampu mengembalikan kepercayaan publik.
"Benar yang dibilang tadi, pimpinan KPK itu polisi, jaksa, masih orang-orang lama semua, titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya ini menjadi kesempatan bagi Presiden melakukan penyegaran," tegasnya.
Pernyataan Deddy menambah panjang daftar kritik terhadap KPK terkait efektivitas pemberantasan korupsi, terutama dalam menangani dugaan perkara bernilai jumbo yang belakangan lebih banyak diungkap aparat penegak hukum lain. Di sisi lain, hingga kini KPK belum memberikan tanggapan atas kritik maupun tudingan yang disampaikan politikus PDIP tersebut.
