Jakarta, MI– Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026) malam, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di rumah dinasnya pada pagi hari. Saat memasuki gedung KPK, Lalu memilih bungkam dan menutupi wajahnya menggunakan topi serta masker medis putih.
Lalu tiba sekitar pukul 21.59 WIB menggunakan kendaraan KPK dengan pengawalan ketat petugas. Mengenakan kemeja biru muda yang dilapisi jaket krem, celana chino, serta membawa tas ransel, ia langsung berjalan menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan satu pun pernyataan kepada awak media yang telah menunggu.
OTT terhadap kepala daerah tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah ia mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 hingga dini hari. KPK kemudian bergerak cepat melakukan penindakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.
"Terjadi peristiwa tertangkap tangan," kata Budi Prasetyo.
KPK mengungkapkan, OTT itu berkaitan dengan dugaan praktik korupsi berupa penerimaan uang yang diduga berasal dari sejumlah proyek lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek yang berjalan di lingkungan kabupaten tersebut," ujar Budi.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah beserta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek yang tengah diselidiki.
"Uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah," ungkap Budi.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat serta ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Langkah itu dilakukan untuk mengamankan dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
Selain itu, KPK membawa tujuh orang dari total 19 pihak yang diamankan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga kini, identitas enam orang lainnya yang ikut dibawa belum diumumkan, sementara nasib 12 orang yang turut diamankan masih didalami penyidik.
KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk apakah akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.**
