Jakarta, MI – Desakan agar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah segera ditangkap menggema keras di depan Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).
Aksi yang digelar Jaringan Intelektual Hukum Nasional itu berlangsung tegang hingga berujung kericuhan. Massa menilai penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Febrie tidak boleh berjalan lamban, tertutup, atau berhenti pada satu nama.
Massa secara terbuka mendesak Kejagung segera mengambil langkah hukum terhadap Febrie Adriansyah. Mereka menegaskan, status dan posisi seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
“Hukum tidak boleh tumpul,” tegas Direktur Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Riswan Siahaan.
Riswan juga menuntut aparat penegak hukum membuka penanganan perkara Febrie secara transparan. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, termasuk siapa saja pihak yang diduga terlibat.
“Harapan kami, penegak hukum bergeraklah, terbukalah. Kami masyarakat berharap hari ini kepada aparat penegak hukum untuk pemberantasan korupsi agar kami percaya, agar rakyat percaya, bahwa hukum itu masih ada,” ujarnya.
Ketegangan meningkat ketika massa berupaya memblokade jalan dan membakar ban. Polisi yang berjaga langsung menghalau aksi tersebut.
Situasi semakin memanas setelah petugas merebut spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan, “Febrie Jangan Sembunyi di Sini!!”.
Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara massa dan aparat kepolisian. Kericuhan akhirnya dapat diredam, meski insiden tersebut memperlihatkan kuatnya desakan publik agar kasus yang menyeret Febrie Adriansyah tidak ditangani secara setengah hati.
Massa menegaskan, proses hukum harus berjalan terbuka dan menyeluruh. Mereka juga meminta aparat tidak berhenti pada satu nama apabila penyidikan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain.
Desakan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara Febrie Adriansyah. Masyarakat menuntut agar penegakan hukum tidak tebang pilih dan tidak memberi ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik jabatan, pengaruh, maupun jaringan kekuasaan.
Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu apakah desakan tersebut akan dijawab dengan langkah hukum konkret atau kembali berakhir sebagai janji pemberantasan korupsi.
