Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Kali ini, penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk mendalami temuan uang yang disita saat penggeledahan dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan pada Senin (27/7/2026) di Kantor BPK Perwakilan Riau. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penyidik secara khusus menggali keterangan SF Hariyanto terkait uang yang ditemukan ketika penggeledahan berlangsung.
"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan SFH berkaitan dengan uang-uang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan," ujar Budi, Selasa (28/7/2026).
Tak hanya SF Hariyanto, KPK juga memanggil lima saksi lain, yakni ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, anggota DPRD Riau Siti Aisyah, mantan Ketua KPID Riau Bambang Suwarno, serta sopir gubernur Febri Ramadani. Namun, hanya Rafii yang memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan terhadap SF Hariyanto menambah daftar pejabat yang dimintai keterangan dalam perkara yang diduga melibatkan praktik pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni ajudan gubernur Marjani, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.
Menurut KPK, Marjani diduga memiliki peran sentral sebagai penampung setoran uang dari sejumlah kepala dinas sebelum dana tersebut didistribusikan. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan Pasal 12 huruf e, huruf f, dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan terus bertambahnya saksi yang diperiksa dan pendalaman terhadap temuan uang hasil penggeledahan, penyidikan kasus dugaan korupsi di Pemprov Riau diperkirakan akan mengarah pada pengungkapan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil praktik korupsi tersebut.
