Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang terjaring dalam operasi senyap yang digelar di tiga daerah sekaligus.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 21 orang diamankan dengan dugaan praktik korupsi terkait penerimaan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Operasi yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) malam itu menyasar Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari total 21 orang yang diamankan, lima orang termasuk Bupati Anom ditangkap di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan satu orang lainnya ditangkap di Purworejo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebanyak 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Lima di antaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Untuk tujuh orang lainnya, enam dari Pemalang dan satu dari Purworejo kemungkinan siang ini sampai dengan sore akan tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
KPK mengungkapkan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengaturan proyek pemerintah dan jual beli jabatan yang diduga berlangsung di lingkungan Pemkab Pemalang.
Selain mengamankan para pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar," kata Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT yang dilakukan pada Selasa malam.
"Benar," ujar Fitroh, Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, KPK belum merinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Kasus ini kembali menjadi sorotan karena dugaan jual beli jabatan dan pengaturan proyek merupakan modus korupsi yang berulang terjadi di berbagai pemerintah daerah. Penangkapan seorang kepala daerah bersama puluhan pihak dalam satu operasi menunjukkan bahwa praktik tersebut diduga melibatkan jaringan yang lebih luas, sehingga penyidikan KPK diperkirakan tidak akan berhenti pada para pihak yang tertangkap dalam OTT.
