Jakarta, MI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terus mengungkap besarnya dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam operasi yang digelar secara serentak di tiga provinsi, tim penyidik KPK mengamankan sedikitnya 21 orang yang diduga terkait dengan perkara suap penerimaan proyek serta praktik jual beli jabatan.
Dari total pihak yang diamankan, lima orang, termasuk Bupati Anom Widiyantoro, ditangkap di Jakarta, 15 orang diamankan di Kabupaten Pemalang, sementara satu orang lainnya ditangkap di Purworejo. Operasi senyap tersebut menunjukkan bahwa dugaan praktik korupsi tidak hanya melibatkan pejabat daerah, tetapi juga diduga memiliki jaringan yang menjangkau lintas wilayah.
Sebanyak 12 orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lima orang yang diamankan di Jakarta lebih dahulu diperiksa, sedangkan tujuh orang lainnya dijadwalkan tiba secara bertahap dari Pemalang dan Purworejo guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan suap proyek pemerintah dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Selain mengamankan para pihak, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan transaksi korupsi. Uang tersebut kini menjadi salah satu barang bukti utama yang akan didalami penyidik untuk menelusuri aliran dana, pihak pemberi, penerima, serta kemungkinan keterlibatan aktor lain.
Besarnya jumlah pihak yang diamankan dan barang bukti yang disita mengindikasikan bahwa penyidik tengah membongkar dugaan praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak. KPK juga masih memiliki waktu untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
OTT terhadap Anom Widiyantoro menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK. Kasus ini juga menjadi peringatan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek pemerintah maupun pengisian jabatan birokrasi masih menjadi salah satu modus korupsi yang terus menjadi perhatian lembaga antirasuah.
KPK memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menikmati aliran dana maupun berperan dalam dugaan praktik suap dan jual beli jabatan tersebut. Penetapan tersangka akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan dan gelar perkara selesai dilakukan.
