Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pengembalian uang yang dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby diduga belum utuh.
Penyidik menemukan nominal uang yang dikembalikan masih belum mencapai nilai penuh sebesar 14.000 dolar Singapura sebagaimana yang sedang ditelusuri dalam perkara dugaan suap pelepasan kawasan hutan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih memburu selisih uang tersebut sebagai bagian dari pembuktian perkara.
"Sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai 14.000 dolar Singapura," kata Budi.
Dalam penyidikan kasus dugaan suap pelepasan kawasan hutan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten bupati dan Ketua DPRD Kuansing yang juga menjabat Ketua Koperasi Unit Desa (KUD).
Menurut Budi, para saksi diduga mengetahui proses pengumpulan uang, dugaan penyerahan kepada pihak Kementerian Kehutanan, hingga mekanisme pengembalian dana tersebut. Keterangan para saksi diperkuat dengan barang bukti berupa uang yang telah disita penyidik.
"Sehingga dari pemeriksaan para saksi dan juga uang-uang yang kemudian dilakukan penyitaan, ini saling mengonfirmasi, saling menguatkan dalam proses pembuktian dan melengkapi alat bukti yang dilakukan penyidik dalam perkara Kuansing ini," ujarnya.
Hingga kini, KPK masih terus menelusuri aliran dana dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap secara utuh dugaan suap terkait pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi.
Penyidik juga masih memastikan keberadaan selisih uang yang diduga belum dikembalikan tersebut.
