Jakarta, MI — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menghadapi ujian serius. Bukan semata soal perkara hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi, melainkan sejauh mana institusi penegak hukum itu mampu menjaga independensi dan kepercayaan publik di tengah dinamika internal.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, posisi Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi sangat menentukan. Ketegasan kepemimpinan Burhanuddin disebut menjadi salah satu faktor kunci agar roda penegakan hukum tetap berjalan dan tidak tersandera oleh persoalan personal maupun gejolak internal.
Menurut Suparji, dinamika hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi justru harus menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti ketika perkara menyentuh lingkaran internal institusi.
"Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjabat, tetapi oleh integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menegakkan hukum," ujar Suparji, Sabtu (8/8/2026).
Ia menegaskan, munculnya persoalan hukum yang melibatkan individu di dalam institusi tidak semestinya membuat tempo penegakan hukum melambat. Sebaliknya, situasi tersebut menjadi ujian untuk membuktikan bahwa sistem hukum tetap bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih.
Suparji juga mengingatkan agar publik maupun media tidak mencampuradukkan dugaan pelanggaran individual dengan capaian institusi secara keseluruhan. Menurut dia, penilaian terhadap Korps Adhyaksa harus tetap dilakukan secara objektif dan proporsional dengan melihat indikator kinerja yang terukur.
Di titik inilah kepemimpinan Jaksa Agung diuji. Bukan sekadar mampu meredam gejolak, tetapi memastikan mesin penegakan hukum tetap bergerak tanpa terpengaruh persoalan yang bersifat personal.
Suparji menilai gaya kepemimpinan yang tenang, transparan, dan berorientasi pada penguatan sistem menjadi kebutuhan penting untuk menjaga soliditas jajaran kejaksaan. Sistem yang kuat, kata dia, akan membuat institusi tidak bergantung pada figur tertentu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Dengan fondasi tersebut, penanganan perkara korupsi berskala besar, penyelamatan aset negara, hingga pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) semestinya tetap berjalan tanpa terganggu oleh isu personal yang berkembang.
Ia juga mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang dinilai konsisten melakukan pembenahan internal, memperkuat pengawasan, dan menjaga akuntabilitas proses hukum.
Bagi Suparji, pembenahan internal bukan sekadar urusan administratif. Langkah tersebut menjadi benteng penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus menjaga moralitas aparat penegak hukum.
Karena itu, ia meminta seluruh insan Adhyaksa tidak kehilangan arah di tengah tekanan dan sorotan publik. Integritas institusi, menurutnya, hanya dapat dipertahankan apabila hukum benar-benar ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok.
"Saya mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk tidak goyah. Jadikan hukum sebagai panglima. Bekerja tanpa pandang bulu dan utamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," pungkasnya.
