Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengorek lebih dalam dugaan permainan dalam penyaluran bansos beras Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.
Kali ini, penyidik membidik proses pembentukan harga di internal Perum Bulog yang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe.
KPK memeriksa Epi Sulandari, yang pada 2020 menjabat Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Data Pangan (PODP) Perum Bulog.
Epi yang kini menjabat Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, sedianya diperiksa pada Kamis (13/8), tetapi baru memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (14/8).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Epi diarahkan untuk membongkar bagaimana harga beras Bulog dibentuk dalam proses penyaluran ke daerah.
"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal pembentukan harga Bulog dalam proses penyaluran beras ke daerah," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Menurut Budi, penyidik tidak berhenti pada mekanisme internal Bulog. KPK juga sedang mencocokkan harga tersebut dengan harga yang ditawarkan Kementerian Sosial kepada vendor. Langkah ini penting untuk mengurai apakah terdapat selisih harga yang tidak wajar dalam rantai pengadaan dan penyaluran bansos.
"Pembentukan harga ini perlu penyidik dalami untuk mengecek perbandingan harga penawaran Kemensos kepada vendor," katanya.
Pendalaman terhadap mekanisme harga tersebut menjadi titik penting dalam pengembangan perkara bansos beras 2020. KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka, yang terdiri atas tiga tersangka individu dan dua tersangka korporasi.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial. Berdasarkan penghitungan awal penyidik, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar.
Salah satu tersangka yang menjadi sorotan adalah Rudi Tanoe. Ia merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia.
Kini, pemeriksaan terhadap eks pejabat Bulog tersebut membuka ruang bagi KPK untuk menelusuri lebih jauh bagaimana harga beras ditentukan sebelum masuk dalam skema penyaluran bansos. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara harga Bulog, harga penawaran Kemensos, dan nilai yang dibayarkan kepada vendor, konstruksi perkara berpotensi semakin terang.
Rudi Tanoe sendiri telah dua kali menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kedua gugatan tersebut kandas setelah ditolak pengadilan.
Dengan penelusuran terhadap proses pembentukan harga, KPK kini tidak hanya mengejar pihak yang menerima manfaat dari proyek bansos, tetapi juga mengurai mata rantai pengadaan sejak dari sumber beras hingga penyalurannya ke masyarakat penerima bantuan.
