Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeser fokus penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020 ke satu titik krusial: pembentukan harga.
Penyidik mendalami bagaimana harga beras Bulog dibentuk sebelum komoditas tersebut disalurkan ke berbagai daerah. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari (EPS) sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengurai pembentukan harga Bulog dalam proses penyaluran beras ke daerah.
“Pembentukan harga ini perlu penyidik dalami untuk mengecek perbandingan harga penawaran Kemensos kepada vendor,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).
Perbandingan tersebut menjadi penting karena penyidik tengah menelusuri kesesuaian harga Bulog dengan harga yang ditawarkan Kementerian Sosial kepada vendor. Dari titik inilah KPK berupaya melihat lebih jauh mekanisme pengadaan dan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut.
Pengusutan KPK sebelumnya telah berujung pada pencegahan sejumlah pihak ke luar negeri. Salah satunya Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (PT DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.
Selain Bambang, KPK juga mencegah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto, yang sebelumnya pernah menjabat Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos.
Dua petinggi PT Dosni Roha Logistik lainnya turut dicegah, yakni Direktur Utama PT DNR periode 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional PT DNR periode 2021-2024 Herry Tho.
KPK menyebut perkara ini telah berkembang dengan penetapan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka.
Besarnya dugaan kerugian negara turut menjadi sorotan. Berdasarkan penghitungan awal penyidik, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
Kini, pembentukan harga Bulog menjadi salah satu simpul yang sedang dibongkar KPK. Penyidik tak hanya mengejar siapa yang terlibat dalam penyaluran, tetapi juga menelusuri bagaimana harga dibentuk dan dibandingkan dengan penawaran Kemensos kepada vendor.
Dari titik harga inilah KPK berusaha mengurai rangkaian dugaan korupsi bansos beras yang disebut telah menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp200 miliar.
