Jakarta, MI — Universitas Gadjah Mada (UGM) memilih mengambil posisi tegas dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kampus menyerahkan data dan keterangan yang diminta Bareskrim Polri, namun tidak ikut menentukan kesimpulan atas penyelidikan tersebut.
Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi, mengatakan permintaan informasi dari Bareskrim disampaikan langsung kepada institusi. Karena itu, UGM memberikan respons melalui mekanisme kelembagaan sesuai prosedur yang berlaku.
“Permintaannya pun langsung ke institusi, maka kami penuhi sesuai prosedur,” kata Andi, dikutip dari situs resmi UGM, Rabu (19/8/2026).
Data yang diserahkan UGM ternyata tidak hanya berkaitan dengan dokumen administratif atau ijazah. Kampus turut memberikan informasi mengenai riwayat pendidikan, dokumen perkuliahan, aktivitas akademik, serta dokumentasi kegiatan Jokowi selama menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM.
Tidak berhenti di sana, UGM juga menyampaikan keterangan dari sejumlah alumni yang pernah menjadi rekan satu angkatan Jokowi.
Andi mengungkapkan dirinya sempat mendampingi pemeriksaan terhadap sejumlah senior yang memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.
“Saya sendiri sempat menemani pemeriksaan keterangan para senior kami,” ujarnya.
Dengan demikian, informasi yang diberikan UGM kepada Bareskrim mencakup rekam jejak akademik dan kesaksian pihak yang mengetahui aktivitas Jokowi ketika masih berstatus mahasiswa.
UGM Tak Hubungi Jokowi
Di tengah proses tersebut, UGM memastikan tidak melakukan komunikasi maupun koordinasi langsung dengan Jokowi ataupun tim hukumnya.
Andi menjelaskan, sikap tersebut bukan karena kampus memiliki persoalan dengan Jokowi. UGM hanya mengikuti mekanisme permintaan keterangan yang ditujukan langsung kepada institusi.
Kampus memilih menyelesaikan seluruh proses melalui jalur kelembagaan agar pemberian data dan keterangan tetap berjalan sesuai prosedur.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan UGM berusaha menjaga jarak dari kepentingan para pihak yang berkaitan dengan polemik tersebut.
UGM juga tidak ingin mengambil peran sebagai penentu dalam perkara yang sedang ditangani aparat.
Andi menegaskan kampus tidak berada dalam posisi untuk mencampuri hasil penyelidikan Bareskrim mengenai keaslian ijazah Jokowi.
UGM hanya menjalankan kewajiban memberikan data dan keterangan ketika diminta secara resmi.
Sementara keputusan mengenai hasil penyelidikan dan proses hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.
Posisi tersebut menjadi penting karena UGM merupakan institusi yang memiliki catatan akademik mengenai masa pendidikan Jokowi. Namun, kampus tetap menyerahkan penilaian hukum atas seluruh informasi tersebut kepada pihak yang berwenang.
Meski telah memberikan sejumlah dokumen dan keterangan, UGM memastikan tidak akan menutup diri jika Bareskrim kembali membutuhkan informasi tambahan.
“Kami akan selalu siap untuk memberikan keterangan apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum,” kata Andi.
UGM menegaskan seluruh proses dilakukan berdasarkan mekanisme kelembagaan dan tidak ingin pemberian data dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.
Kampus juga menyatakan akan menghadapi setiap proses hukum yang berkaitan dengan institusi melalui jalur konstitusional serta tetap berpegang pada prinsip akademik dan etika kelembagaan.
Polemik mengenai ijazah Jokowi sebelumnya menjadi sorotan publik. Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri telah menyampaikan hasil penyelidikan terkait keaslian ijazah tersebut.
Kini, UGM menegaskan perannya: kampus membuka rekam akademik yang diminta, sementara Bareskrim tetap menjadi pihak yang menentukan arah penyelidikan.
