Jakarta, MI — Penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) mulai mengarah lebih dalam ke struktur korporasi.
Kejaksaan Agung membuka kemungkinan memeriksa jajaran direksi perusahaan untuk mengungkap siapa saja yang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan dugaan praktik transfer pricing sepanjang 2008–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik masih mendalami peran PT TPL, baik sebagai korporasi maupun individu yang berada di dalamnya.
Menurut Anang, pemeriksaan terhadap jajaran direksi maupun pihak lain yang berkaitan sangat mungkin dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terhadap kegiatan yang kini tengah disidik.
“Yang jelas saat ini masih didalami tapi yang jelas baik korporasi maupun jajaran-jajaran direksinya atau apa yang terkait pasti akan dimintai pertanggungjawaban nantinya dan diperiksa untuk sampai sejauh mana pengetahuannya terhadap kegiatan tersebut,” ujar Anang kepada awak media dikutip Kamis (20/8/2026).
Kejagung juga memberi sinyal bahwa perkara ini masih dapat berkembang. Penetapan tersangka baru terbuka apabila penyidik menemukan kecukupan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
Bukti tersebut dapat berupa dokumen, keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang menunjukkan seseorang mengetahui dan turut terlibat dalam dugaan tindak pidana.
“Dalam proses penyidikan ini bisa saja nanti bukan hal yang tidak mungkin akan ada penetapan-penetapan tersangka baru yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dianggap berdasarkan alat bukti baik itu dari dokumen, keterangan saksi dan alat bukti lain dianggap dia mengetahui dan turut terlibat,” kata Anang.
Sampai saat ini, Kejagung baru menetapkan dua tersangka. Keduanya merupakan penyelenggara negara yang bekerja sebagai supervisor pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, masing-masing berinisial BP dan SR.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi, menyita dokumen, barang bukti elektronik serta melakukan ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara.
Di sisi lain, penyidik tengah membongkar pola transaksi PT TPL dengan perusahaan afiliasinya. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan bubur kertas dan perhutanan tersebut diduga sejak 2008 melakukan ekspor produk pulp kepada pihak afiliasi melalui cara under invoicing.
Dalam dugaan tersebut, produk yang diekspor dari Indonesia dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).
Padahal, berdasarkan karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar, produk tersebut disebut merupakan dissolving pulp.
Pelaporan dengan nilai yang diduga lebih rendah itu kemudian diduga berdampak pada nilai pajak badan atau perusahaan yang menjadi lebih kecil dibandingkan kewajiban yang semestinya diterima negara.
Dugaan serupa juga ditemukan dalam penjualan lokal. PT TPL diduga melaporkan penjualan kepada dua perusahaan afiliasinya berinisial AP dan R dengan produk Dissolving Pulp bernama High Alfa Pulp.
Penyidik menduga praktik tersebut dilakukan secara melawan hukum dan berdampak pada penurunan nilai pajak perusahaan.
Kini, arah penyidikan tidak hanya berkutat pada transaksi dan dokumen. Peran individu di balik aktivitas korporasi turut menjadi perhatian. Pemeriksaan jajaran direksi menjadi salah satu pintu bagi Kejagung untuk mengurai siapa yang mengetahui hingga sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak.
Dengan 111 saksi yang telah diperiksa dan berbagai dokumen serta bukti elektronik yang telah disita, penyidikan masih terus berjalan. Kejagung pun menegaskan kemungkinan munculnya tersangka baru apabila alat bukti menunjukkan adanya pihak lain yang mengetahui dan turut terlibat dalam dugaan perkara tersebut.
