Jakarta, MI – Kebijakan anggaran pemerintah kembali menuai sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi belanja negara dan masih banyaknya kebutuhan publik yang mendesak, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tercatat menganggarkan Rp305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengadaan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar nilai anggarannya. Organisasi antikorupsi itu mempertanyakan skala prioritas pemerintah dalam menggunakan uang negara ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan kebencanaan dan kebutuhan dasar.
Dalam penelusuran ICW, paket pengadaan burung merpati tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Staf Investigasi ICW Z. Azhim Syah menilai pengadaan tersebut berlebihan jika ditempatkan dalam konteks kondisi fiskal pemerintah yang tengah menjalankan efisiensi anggaran.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran,” kata Azhim, Kamis (20/8/2026).
Sorotan ICW menjadi semakin keras karena pada saat yang sama masih terdapat pekerjaan besar pemerintah dalam penanganan bencana. ICW menyinggung bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera yang belum sepenuhnya tuntas.
Bagi ICW, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ke mana uang negara diarahkan.
Ironisnya, ICW juga melakukan penelusuran terhadap realisasi pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hasil penelusuran tersebut, menurut ICW, justru tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang secara khusus tercatat untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ujar Azhim.
Temuan tersebut membuat ICW mempertanyakan orientasi belanja pemerintah. Ketika pengadaan untuk kebutuhan seremonial tersedia, sementara ICW mengaku tidak menemukan paket pengadaan penanganan bencana dalam penelusurannya, persoalan yang muncul bukan lagi semata-mata soal harga burung merpati.
Azhim menegaskan, angka Rp305 juta hanya menjadi permukaan dari persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana pemerintah menentukan prioritas dalam membelanjakan anggaran negara.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” tegasnya.
Menurut ICW, perayaan kemerdekaan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menggelontorkan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.
ICW pun mendesak pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan belanja tersebut dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik.
“Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” kata Azhim.
Sorotan ini pada akhirnya menempatkan pemerintah pada pertanyaan sederhana namun krusial: ketika negara menggaungkan efisiensi anggaran, mengapa belanja untuk kebutuhan seremonial masih bisa berjalan, sementara kebutuhan penanganan bencana justru dipertanyakan?
ICW meminta pemerintah tidak menjadikan efisiensi sekadar slogan, tetapi membuktikannya melalui keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan penggunaan APBN berdasarkan urgensi, manfaat, serta skala prioritas.
