Jakarta, MI – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali dipukul kritik. Di saat negara mengencangkan ikat pinggang dan berbagai kebutuhan publik mendesak masih menunggu perhatian, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) justru tercatat menganggarkan Rp305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Anggaran tersebut kini menjadi sorotan tajam Indonesia Corruption Watch (ICW). Bagi organisasi antikorupsi itu, persoalannya bukan sekadar Rp305 juta atau pengadaan sejumlah burung untuk sebuah seremoni. Yang dipersoalkan adalah wajah prioritas belanja negara ketika pemerintah terus menggaungkan efisiensi anggaran.
Dalam penelusuran ICW, paket pengadaan burung merpati tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Staf Investigasi ICW Z. Azhim Syah menilai pengadaan tersebut sulit dilepaskan dari persoalan kepatutan dan prioritas anggaran. Apalagi, pengadaan dilakukan ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi belanja negara.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran,” kata Azhim, Kamis (20/8/2026).
Sorotan ICW semakin keras karena pemerintah masih menghadapi sederet persoalan kebencanaan. Bencana besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, hingga proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan anggaran.
Di tengah kondisi tersebut, ICW mempertanyakan logika prioritas pemerintah: mengapa uang negara tersedia untuk kebutuhan seremoni, sementara kebutuhan yang menyangkut keselamatan dan pemulihan masyarakat justru masih menjadi persoalan?
ICW bahkan menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hasilnya, ICW mengaku tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang ditujukan untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ujar Azhim.
Temuan tersebut menjadi kontras yang sulit diabaikan. Di satu sisi, negara berbicara tentang efisiensi dan penghematan. Di sisi lain, pengadaan untuk kepentingan perayaan kemerdekaan tetap mendapat ruang dalam anggaran.
ICW menilai kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan belanja pemerintah tidak berhenti pada besar-kecilnya nominal. Rp305 juta mungkin terlihat kecil dibandingkan total APBN, tetapi cara pemerintah menentukan prioritas justru menjadi persoalan utama.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” tegas Azhim.
Kritik ICW tersebut sekaligus menjadi tamparan terhadap narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Efisiensi seharusnya tidak hanya menyasar belanja yang dianggap tidak strategis, tetapi juga harus tercermin dalam setiap keputusan penggunaan uang negara.
Bagi ICW, perayaan kemerdekaan bukan cek kosong bagi pemerintah untuk menggelontorkan anggaran tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” kata Azhim.
Karena itu, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi tersebut. Setiap rupiah APBN, kata ICW, semestinya diarahkan kepada kebutuhan yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.
Publik pun layak mempertanyakan konsistensi pemerintah. Jika efisiensi memang menjadi agenda utama, mengapa pengeluaran untuk seremoni masih dapat berjalan ketika kebutuhan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat belum sepenuhnya tuntas?
Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal burung merpati. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi prioritas dalam penggunaan uang rakyat: kebutuhan mendesak masyarakat atau kemeriahan seremoni pemerintah?
ICW meminta pemerintah membuktikan bahwa efisiensi bukan sekadar slogan politik anggaran, melainkan benar-benar diterapkan dalam setiap keputusan belanja negara.
