Jakarta, MI — Polemik tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Di tengah rencana 15 teman masa kuliah Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, muncul desakan agar para saksi tersebut membatalkan niatnya.
Desakan itu disampaikan politikus senior PDIP Bambang Beathor Suryadi. Ia meminta pihak-pihak yang selama ini membela Jokowi mengambil sikap dan mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam persidangan.
“Pihak-pihak yang selama ini membela Jokowi agar segera sadar bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah SMA, apalagi ijazah UGM,” kata Beathor, dikutip senin (24/8/2026).
Beathor bahkan melontarkan tudingan lebih jauh. Ia mengklaim ijazah S1 Jokowi dicetak ulang atau dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta, untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.
Atas dasar klaim tersebut, Beathor meminta para saksi yang akan tampil di persidangan maupun para relawan yang masih memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menarik diri.
“Untuk itu para saksi yang akan tampil di persidangan maupun para relawan segeralah mengundurkan diri meninggalkan Jokowi agar negeri ini aman sentosa,” ujarnya.
Sorotan Beathor juga diarahkan pada penjelasan Humas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai waktu wisuda Jokowi. Menurut dia, keterangan mengenai pelaksanaan wisuda pada November menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang selama ini memberikan pembelaan.
Namun, polemik tersebut tidak sepenuhnya dihadapi dengan pendekatan “asli atau palsu”. Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) justru menawarkan jalur berbeda.
Anggota Bonjowi Lukas Luwarso menyebut kelompoknya memilih apa yang disebut sebagai “jalan ketiga”. Pendekatan itu tidak langsung menempatkan dokumen pada kesimpulan asli atau palsu, melainkan menelusuri dokumen serta proses administratif yang melatarbelakangi penerbitannya.
“Terlepas asli atau palsu, mari kita tengok, apakah ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ijazah Jokowi didapatkan melalui proses yang benar, dan didukung oleh bukti-bukti,” kata Lukas dalam program Rakyat Bersuara di kanal YouTube, Jumat (21/8/2026).
Lukas menegaskan, keaslian sebuah dokumen semestinya diuji melalui bukti autentik yang dapat diperiksa. Bonjowi, kata dia, tidak ingin menjadikan dokumen yang keasliannya belum dapat dipastikan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan.
Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bahwa polemik ijazah Jokowi kini bukan sekadar pertarungan klaim. Di satu sisi muncul tudingan keras yang meminta para pendukung dan calon saksi mundur. Di sisi lain, Bonjowi mendorong pemeriksaan terhadap jejak administratif dan bukti autentik yang menjadi dasar penerbitan dokumen.
Dengan agenda persidangan yang melibatkan sejumlah saksi, pembuktian di ruang sidang berpotensi menjadi arena penting untuk menguji berbagai klaim tersebut. Sebab, pada akhirnya, tudingan maupun pembelaan semestinya berhadapan dengan bukti yang dapat diuji secara hukum.
