Jakarta, MI — Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Perdebatan tidak hanya berkutat pada klaim mengenai asli atau palsunya ijazah, tetapi mulai bergeser pada pertanyaan mengenai proses dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan ijazah tersebut.
Perubahan sudut pandang itu terlihat dari sikap Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Anggota Bonjowi Lukas Luwarso menegaskan pihaknya memilih pendekatan berbeda dengan tidak buru-buru mengambil kesimpulan mengenai keaslian dokumen.
Bonjowi menyebut pendekatan tersebut sebagai “jalan ketiga”, yakni menelusuri dokumen pendukung serta proses administratif yang melatarbelakangi penerbitan ijazah Jokowi.
“Terlepas asli atau palsu, mari kita tengok, apakah ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ijazah Jokowi didapatkan melalui proses yang benar, dan didukung oleh bukti-bukti,” kata Lukas dalam diskusi di kanal YouTube dikutip Senin (24/8/2026).
Menurut Lukas, dokumen yang belum dapat dipastikan keasliannya tidak semestinya digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Karena itu, pembuktian harus diarahkan pada dokumen autentik yang dapat diperiksa dan diuji.
Di tengah pendekatan tersebut, politikus senior PDIP Bambang Beathor Suryadi justru melontarkan desakan keras kepada 15 teman masa kuliah Jokowi yang dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan perkara yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Beathor meminta para saksi tersebut mempertimbangkan untuk membatalkan niat hadir di persidangan. Ia juga meminta pihak-pihak yang selama ini membela Jokowi segera mengambil sikap.
“Pihak-pihak yang selama ini membela Jokowi agar segera sadar bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah SMA, apalagi ijazah UGM,” kata Beathor, dikutip Senin (24/8/2026).
Beathor juga mengklaim ijazah S1 Jokowi dicetak ulang atau dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta, untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilgub DKI Jakarta 2012.
Atas klaim tersebut, ia meminta para saksi maupun relawan yang masih memberikan dukungan kepada Jokowi untuk meninggalkan Jokowi.
“Untuk itu para saksi yang akan tampil di persidangan maupun para relawan segeralah mengundurkan diri meninggalkan Jokowi agar negeri ini aman sentosa,” ujarnya.
Selain persoalan dokumen, Beathor turut menyoroti penjelasan Humas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai waktu wisuda Jokowi. Ia menilai keterangan mengenai wisuda pada November merupakan anomali dan semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang memberikan pembelaan.
Kini, dua pendekatan berbeda berada dalam satu pusaran perkara. Beathor mendorong para pendukung dan saksi mengambil sikap berdasarkan keyakinannya terhadap tudingan yang disampaikan. Sementara Bonjowi memilih menahan kesimpulan dan mendorong penelusuran bukti serta proses administratif.
Dengan persidangan yang menghadirkan sejumlah saksi, perdebatan mengenai ijazah Jokowi pun berpotensi bergeser dari perang opini menuju pengujian dokumen dan keterangan di ruang sidang.
