Warga Keboledan Dapat Pembinaan Pascaaksi Konvoi Kelompok Khilafatul Muslimin

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 7 Juni 2022 18:38 WIB
Brebes, MI – Warga Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pascaaksi konvoi kelompok Khilafatul Muslimin menerima sosialisasi butir-butir Pancasila dari Koramil 03 Wanasari, Selasa (7/6). Sosialisasi berlangsung di Aula kantor desa setempat, dan dihadiri Polsek Wanasari serta Kepala Desa Keboledan, Sairun. Danramil Wanasari melalui Babinsa Serda Rudy Kurniawan mengatakan, edukasi bagi warga binaan ini dimaksudkan agar warga tidak menyimpang dari Pancasila sebagai pilar ideologi bangsa sekaligus dasar negara. Seperti diberitakan, pawai belasan pemotor yang mengenakan pakaian warna hijau dengan kombinasi putih membawa bendera Khilafatul Muslimin. Mereka melakukan konvoi pekan lalu dengan berkeliling Desa Keboledan. Walau tidak melakukan orasi, namun konvoi tersebut meresahkan warga. Terlebih adanya tulisan-tulisan di banner yang dibawa pemotor, yakni salah satunya adalah 'Khilafah Itu Ibadah dan Milik Umat Islam'. "Ideologi dari kelompok Khilafatul Muslimin Indonesia itu yang harus diwaspadai, karena negara Indonesia tidak menganut ideologi khilafah sebagai dasar negara," ujar Serda Rudy Kurniawan usai sosialisasi. Dia lantas menjelaskan, Presiden RI pertama Ir Soekarno mengatakan bahwa sila artinya asas/dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia agar kekal dan abadi. Pancasila yang memiliki 45 butir dari kelima sila merupakan rumusan bersama dari para pendiri bangsa termasuk para tokoh-tokoh agama, untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. "Jadi sudah jelas bahwa Pancasila itu sudah mengadopsi hukum-hukum Islam itu sendiri, di mana nilai-nilai luhurnya untuk pedoman atau jalan keluar untuk menghadapi segala tantangan di setiap zaman," tegas Rudy. Menurutnya, bagaimanapun juga seruan-seruan seperti tegaknya khilafah di tanah air tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan termasuk dalam aktivitas radikalisme. Pada 5 April 2022 lalu, Dandim dan Bupati Brebes menetapkan Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari sebagai Kampung Pancasila dan pioner di Brebes. Kemudian Bupati menginstruksikan agar diikuti oleh 292 desa dan 5 kelurahan lainnya. Upaya TNI ini sebagai langkah antisipatif munculnya gerakan-gerakan radikalisme yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila. "Bersama elemen terkait, mulai dari lingkup desa, pembinaan masyarakat melalui edukasi wawasan kebangsaan harus terus dilakukan secara berkesinambungan guna menangkal aktivitas-aktivitas radikalisme," imbuhnya. Untuk diketahui, kelompok Khilafatul Muslimin di Brebes ini beranggotakan sekitar 100 orang. Kelompok ini mendapat penolakan dari berbagai ormas, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Brebes dan MUI Brebes, juga para ulama dan tokoh masyarakat. Seperti disampaikan Ketua FKUB Brebes, M Supriono dalam rapat FKUB di Kantor Kesbanglinmas Brebes (31/5) lalu, dia menolak segala kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin di Brebes dan mengusulkan agar dilakukan pembinaan secara berkesinambungan agar para penganut paham khilafah kembali ke NKRI. Menurutnya, kelompok itu bergerak dengan cara ampuh yaitu brainwashing (cuci otak), sehingga harus ada upaya kontra seperti pendidikan kebangsaan. Dalam rapat di tempat yang sama tersebut, hal senada juga disampaikan Ketua MUI Brebes, KH Solahudin Masruri yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, itu menyebut bahwa kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin masuk dalam kategori separatis atau bughat, sehingga lebih dari haram. Kiai yang akrab disapa Gus Solah itu juga menilai kelompok tersebut melanggar kesepakatan jumhur atau mayoritas. Hukum bernegara di Indonesia berasaskan Pancasila dan sudah disepakati, karena Pancasila sudah mengadopsi hukum-hukum Islam itu sendiri. [Estanto] #warga keboledan #warga keboledan

Topik:

brebes Khilafatul Muslimin Desa Keboledan

Berita Sebelumnya

KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor Budi Susanto dan Heri Tantan

Berita Selanjutnya

Polisi Sebut Pimpinan Khilafatul Muslimin Terancam 20 Tahun Penjara