Novel Baswedan Minta KPK Dibubarkan, SDR: Gak Mikir, KPK Sudah Melambungkan Namanya

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 12 Juni 2022 14:30 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyoroti pernyataan Novel Baswedan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Pernyataan Novel Baswedan itu di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E yang saat ini masih terus berjalan meskipun perhelatannya sudah selesai. Hari menduga, hal tersebut ada konflik kepentingan. Bahkan kata Hari, Novel Baswedan tidak berpikir secara rasional bahwa KPK sudah membesarkan namanya, namun dia ingin melemahkan KPK itu sendiri. "Konflik kepentingan (conflict of interest) pun terjadi dimana KPK RI sedang bekerja melakukan penyelidikan terhadap Formula E Jakarta, tanpa berpikir jernih dan rasional Novel Baswedan melakukan tindakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah yang pernah melambungkan namanya," kata Hari, Minggu (12/6). Menurutnya, dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta membuat Novel Baswedan kebakaran jenggot untuk mengganggu langkah dan melakukan pelemahan terhadap KPK. Padahal, Hari mengatakan bahwa Novel sebagai mantan penyidik KPK seharusnya clear dari sentimen politik dan terkesan memiliki konflik kepentingan. “Tentunya reaksi membabi buta Novel Cs akan membangkitkan solidaritas bagi masyarakat yang mendukung langkah KPK RI saat ini,” kata dia. Sejauh ini dalam kasus tersebut, KPK baru memanggil dan memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun Hari mengatakan bahwa publik mendorong agar KPK juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kadispora hingga Bank DKI. “Sampai saat ini KPK RI baru memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta sedangkan dari sisi eksekutif dan pelaksana teknis belum ada pemanggilan kepada Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, Kadispora dan Bank DKI,” lanjutnya. Hari pun mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan korupsi Formula E tersebut. “Semoga penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta bisa cepat terselesaikan tidak hanya selesai dalam penyelenggaraan Formula E tapi juga membongkar kasus korupsi lainnya,” ujarnya.

Topik:

KPK Novel Baswedan

Berita Sebelumnya

Alur Penyerahan Jenazah Eril di Bandara Soekarno Hatta

Berita Selanjutnya

Jasad Eril Tiba di Cargo Jenazah Bandara Soekarno Hatta

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

12 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

12 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

13 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

18 jam yang lalu