Petinggi Polri ke Istana Naik Bus Tanpa Pengawal, Alvin Lie: Mereka Diingatkan Jabatan Cuma Titipan Sementara!

Jakarta, MI - Kapolri beserta jajarannya dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diberikan pengarahan, Jum'at (14/10) kemarin. Namun tampaknya berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak menggunakan mobil dinas melainkan dengan bus intuk memenuhi panggilan orang nomor satu di Indonesia itu. Tak hanya itu, petinggi Polri juga tidak dibarengi embel-embel boleh bawa ajudan, tongkat komando, topi, HP dan lain-lainnya. Menurut, eks anggota Ombudsman RI Alvin Lie, hal ini menunjukkan mereka telah diingatkan bahwa jabatan cuma titipan sementara. "Mereka dilucuti semua atribut kekuasaannya. Ke Istana juga naik bus. Bukan mobil dinas dgn strobo & sirene ngeong-ngeong sok urgent. Diingatkan bahwa Jabatan itu cuma titipan sementara," jelas Alvin dalam cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Sabtu (15/10). Mereka juga, tambah Alvin, tanpa atribut terlihat biasa-biasa saja seperti masyarakat pada umumnya. "Terlihat jelas bhw tanpa atribut tsb mereka juga biasa² saja seperti kita," ungkapnya. Diketahui, jajaran Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, pada Jumat (14/10) kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, seluruh polisi yang ikut dalam pertemuan, dilarang untuk mengenakan topi, membawa tongkat, hingga dilarang membawa ponsel pribadinya. “Baru saja kami, Kapolri serta seluruh pejabat utama Mabes Polri kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden RI. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindaklanjuti,” ucap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers usai pertemuan di Istana Negara, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Jumat (14/10). Sigit menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat, yang telah bersama-sama mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menyukseskan program pemerintah, seperti penanganan Covid-19 hingga pengawalan bantuan sosial kepada masyarakat. “Namun karena ada peristiwa FS (Ferdy Sambo) dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif. Maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah,” aku Sigit. Makanya, Sigit menegaskan, arahan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut secara tegas menyatakan, institusi kepolisian harus solid dalam menjalankan tupoksi, pelindung, pelayan, pengayom, serta responsif terhadap keluhan masyarakat, untuk meningkatkan sense of crisis. “Sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya. Ia pun mengakui, bila ada sikap anggota kepolisian yang menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Seperti gaya hedon, pelanggaran prosedural kasus, penertiban judi online, pemberantasan kasus narkoba, hingga pemberantasan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. “Kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah. Sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas saling meningkatkan antar anggota menjadi contoh, memiliki sense of krisis. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (Aan) Polri