Kepala BNN Kota Tasikmalaya Minta THR ke Bus PO Budiman, KPK: Itu Gratifikasi Kalau...

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 April 2023 08:18 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim yang ketahuan meminta tunjangan hari raya (THR) ke Perusahaan angkutan Bus PO Budiman masuk dalam gratifikasi jika dia menerima uang tersebut. "Iya masuk, minta gratifikasi itu (kalau terima uang). Itu kan sudah ditindaklanjuti, itu masih baru surat kan belum anu (terima)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/4). "Bukan, dari instansi negara kepada rekanan kepada PO, PO itu kan swasta, itu juga gratifikasi kalau dilaksanakan," sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Surat selebaran dengan kop surat Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang isinya meminta bantuan tunjangan hari raya (THR) atau paket Lebaran untuk hari raya Idul Fitri kepada perusahaan angkutan bus PO Budiman viral di media sosial. Berdasarkan surat yang beredar luas tersebut, tertulis di atas surat dengan logo BNN dengan perihal surat “Ajakan Partisipasi dan Apresiasi” yang diterbitkan di Tasikmalaya, 10 April 2023 yang ditujukan kepada Direktur PO. Budiman Tasikmalaya. Dalam surat itu, tertulis pula ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya dalam surat itu memuat pesan permohonan yakni, “Kami segenap keluarga besar Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya Mohon Partisipasi dan Apresiasi Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu berupa THR maupun paket Lebaran untuk 28 anggota di lingkungan BNN Kota Tasikmalaya”. Surat tersebut diketahui ditandatangani dan dicap atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim, S.Ip., M.T. Surat ini pun telah dibenarkan pihak BNN Kota Tasikmalaya. Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim membenarkan dan menyatakan kalau surat surat yang ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim itu sudah ditarik. “Surat tersebut dari BNN Kota Tasikmalaya yang ditujukan kepada PO Bus Budiman Tasikmalaya terkait permohonan THR atau paket untuk Lebaran,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/4). Permohonan itu, lanjut Iwan, sudah diketahui pimpinan BNN Kota Tasikmalaya yang tujuannya untuk memberikan tambahan hadiah di hari raya Lebaran bagi anggota BNN Kota Tasikmalaya. “Tujuannya untuk memberikan tambahan aja buat anggota, itu dalam bentuk barang, sembako atau apa,” katanya. Akan tetapi, ia memastikan usai surat permohonan itu tersebar di masyarakat, BNN Tasikmalaya menyampaikan permohonan maaf. Ia menyatakan hal ini dinilai sebagai kesalahan lembaga yang dipimpinnya padahal seharusnya tidak boleh terjadi, meski tujuannya untuk anggota BNN Kota Tasikmalaya. Iwan pun memastikan surat permohonan itu sudah ditarik kembali. Dirinya memastikan tidak ada lagi surat lain serupa yang isinya, mengajukan permohonan THR kepada pihak lain. Permintaan THR, kata dia hanya ditujukan kepada PO Bus Budiman yang dinilai sebagai perusahaan besar dan selalu berbagi kepada masyarakat. “Ini kesalahan saya untuk dimaklumi lah, karena saya tidak menyadari menjadi seperti ini. Sudah tidak di mana-mana, cuma satu,” ucapnya. #Kepala BNN Kota Tasikmalaya Minta THR ke Bus PO Budiman#Kepala BNN Kota Tasikmalaya Minta THR ke Bus PO Budiman#KPK: Itu Gratifikasi Kalau#

Topik:

KPK BNN THR lebaran Gratifikasi BNN Kota Tasikmalaya Tunjangan Hari Raya

Berita Sebelumnya

Keluarga Yana Mulyana, Kadin dan Sekdin Perhubungan Pemkot Bandung Dapat Uang Holiday ke Thailand

Berita Selanjutnya

KPK Mantau Pembangunan Jalan di Lampung Kok Bilang-bilang?

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

4 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

5 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

6 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

6 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

11 jam yang lalu