Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kereta

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Juli 2023 11:59 WIB
Jakarta, MI - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/7) pagi. Dia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "Kami mengkonfirmasi bahwa betul hari ini ke panggil sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/7). Budi bakal dicecar seputar suap pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa- Sumatera T.A 2018-2022 untuk tersangka Putu Sumarjaya. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menangkap beberapa pihak dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. Totalnya, KPK mengamankan 25 orang dalam upaya paksa tersebut. "Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan di lakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya," kata Ali. Para tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undag-undang Hukum Pidana.

Topik:

KPK menhub budi karya Korupsi Pembangunan Jalur Kereta

Berita Sebelumnya

Korupsi Komoditi Emas, Kejagung Periksa Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bahaduri Wijayanta

Berita Selanjutnya

Adiknya Diduga Terlibat Korupsi BTS, Menkominfo Budi Arie Bilang Begini

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

4 jam yang lalu

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

8 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

8 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

9 jam yang lalu