Jika dapat Diefisienkan, 'Uang Saku' Kabinet Merah Putih Bisa jadi Jaminan Perumahan Rakyat

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto memberikan ilustrasi jika perjalanan dinas Kabinet Merah Putih dapat diefisienkan maka akan menghemat anggaran dan bahkan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat.

“Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Prabowo juga meminta kegiatan yang sifatnya seremonial di tingkat nasional atau di tingkat internasional untuk bisa dikurangi. “Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional,” beber Hasan.

Menurutnya, hal ini dikarenakan Kabinet Merah Putih mau fokus untuk kesejahteraan rakyat hingga makan bergizi gratis.

"Mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Berapa 'uang saku' pembantu Prabowo?

Presiden Prabowo telah meminta para menteri di Kabinet Merah Putih mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Prabowo mengakui, kabinetnya sangat gemuk. 

Maka dia meminta para pembantunya tersebut tidak bekerja dengan seenaknya sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan efisien termasuk ihwal penggunaan anggaran. 

"Saya minta menteri keuangan, semua menteri koordinator, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat memberi arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (23/10/2024). 

Para pejabat negara memang berhak menerima uang saku hingga jutaan rupiah apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. 

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Dalam lampiran PMK tersebut, ditetapkan perincian satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri para aparatur dan pejabat negara. 

Besar uang saku tersebut pun berbeda-beda menurut negara dan sesuai golongan aparatur negara. Besaran uang saku perjalanan dinas luar negeri ditentukan dalam dolar Amerika Serikat atau dolar AS.

Catatan Monitorindonesia.com, ada lima negara tujuan perjalanan dinas luar negeri dengan uang saku terbesar yakni:

1. Inggris: US$792 per hari atau setara Rp12,3 juta per hari (asumsi kurs JISDOR Rp15.620 per dolar AS) untuk golongan A.

2. Italia: US$702 per hari atau setara Rp10,9 juta per hari untuk golongan A. 

3. Amerika Serikat: US$659 per hari atau setara Rp10,2 juta per hari untuk golongan A. 

4. Swiss dan Australia: US$636 per hari atau setara Rp9,9 juta per hari untuk golongan A 

5. Norwegia: US$621 per hari atau setara Rp9,7 juta per hari untuk golongan A.

Negara butuh Rp 750 triliun bangun 3 juta rumah per tahun

Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Namun, ia tak menjelaskan bagaimana dapat angka Rp750 triliun tersebut. Ia hanya mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu.

"Kita baru bicara uang, mampu enggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian, sumber daya manusianya gimana?" tanyanya.

Selepas rapat, Ara menegaskan bahwa anggaran Kementerian Perumahan yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Walau, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.

Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah. Termasuk, apakah ada peluang lebih rendah dari hitungan DPR RI yang mencapai Rp750 triliun per tahun.

"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau gak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai. Sekarang saya harus kreatif, saya gak mau pasrah," tegasnya.

Dia hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI. (an)